Page 59 - Buku 9
P. 59
yang sudah dijalankan oleh pemerintah selama hampir dua
dekade terakhir. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pro-
gram CDD paling besar yang dijalankan oleh Indonesia. Da-
lam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa PNPM
Mandiri Perdesaan telah memberikan seribu satu manfaat
tetapi juga mendatangkan sejuta kerugian. Kolega saya, Bito
Wikantosa, yang sudah 14 tahun bergelut mengurus PPK
hingga PNPM, berujar: “CDD PNPM tepat pada jamannya
ketika desa berbentuk pemerintahan semu, tetapi sekarang
karena UU Desa sudah mendudukkan desa dengan benar
sebagai hybrid antara self governing community dan local
self government, maka CDD-PNPM harus berakhir. CDD
digantikan dengan VDD”.
UU Desa memang sengaja menghadirkan VDD untuk
menggantikan CDD, seraya melipat dan mengonsolidasikan
PNPM ke dalam sistem desa. Pada sidang RUU Desa, 30
September dan 12 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri,
Gamawan Fauzi, menyetujui usulan dana desa dari APBN,
dengan cara mengonsolidasikan program-program K/L ber-
basis desa. Satu desa dana sudah mencakup semuanya, seh-
ingga tidak perlu lagi ada PNPM, PUAP, PPIP, PAMSIMAS
dan lain-lain. Namun UU Desa tidak sepenuhnya mening-
galkan PNPM. Sejumlah warisan dan pelajaran PNPM (sep-
erti kepastian dana, penanggulangan kemiskinan, pember-
dayaan, pendampingan, tatakelola yang baik, swakelola,
partisipasi masyarakat) tetap diakomodasi dan dilembaga-
kan dalam UU Desa. Kalau UU Desa sudah menciptakan ba-
ngunan secara utuh dan kokoh, maka kedepan tidak perlu
58 REGULASI BARU,DESA BARU
