Page 64 - Buku 9

dalam UU Desa. Sementara ADD dari kabupaten/kota ke-
pada desa sebenarnya tidak mempunyai landasan asas yang
memadai.
Namun karena seluruh partai dan fraksi bersatu, akhirn-
ya pada tanggal 13 Desember 2013 sebelum shubuh, pemer-
intah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi dan Pansus RUU Desa DPR RI sepakat memutuskan
dana desa yang bersumber dari APBN. Pasal 72 ayat (2)
menegaskan: Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara bersumber dari belanja pusat dengan menge-
fektifkan program yang berbasis desa secara merata
dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat (2)]. Penjelasannya: besaran
alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa diten-
tukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah
(on top) secara bertahap.
Dana masuk ke desa sebenarnya bukan barang baru
bagi desa, meskipun sebagian besar tidak diatur dan diurus
oleh pemerintah desa. Pada tanggal 12 Januari 2012, Gan-
jar Pranowo meminta para pegiat desa di Yogyakarta untuk
menemukan data mikro tentang besaran uang yang masuk
ke desa. Para pegiat desa (STPMD “APMD”, IRE, FPPD dan
ACCESS) setelah itu melakukan survei data mikro uang desa
di 135 desa di berbagai kabupaten. Data APBDesa tahun
2011 menjadi basisnya. Dari survei itu ditemukan bahwa
rata-rata desa menerima dana sekitar 1,1 M per tahun dari
berbagai sumber (PADesa, ADD, bantuan provinsi, bantuan
pusat, bantuan CSR, dan lain-lain). Karena pemerintah ti-
dak bisa menyediakan data makro uang masuk desa di saat

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 63