Page 69 - Buku 9
P. 69
Jebakan dana desa dalam pemahaman UU itu menim-
bulkan sejumlah ikutan yang mendistorsi hakekat UU Desa.
Pertama, Jakarta akan menciptakan instrumen pengenda-
lian yang ketat terhadap uang desa. Pandangan ini meng-
abaikan sebuah prinsip bahwa akuntabilitas akan dibangun
secara lokal melalui partisipasi masyarakat dan musyawar-
ah desa. Kedua, pendampingan akan terjebak dan diarah-
kan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan uang.
Ketiga, pelaksanaan UU Desa dipersempit menjadi proyek
dana desa.
Karena itu buku ini hendak menegaskan bahwa UU Desa
bukan sekadar uang atau dana desa. Dana desa merupakan
kebijakan redistribusi negara kepada desa, yang mengikuti
pengakuan dan penghormatan (rekognisi) negara kepada
desa, mandat negara kepada desa berupa kewenangan lokal
(subsidiaritas) dan pembangunan desa. Dana desa sekitar 1
M per desa memang besar tetapi jika dihadapkan pada man-
dat kewenangan dan pembangunan desa serta kepentingan
masyarakat setempat, maka uang itu sebenarnya sangat ke-
cil, yang tidak perlu dibesar-besarkan.
68 REGULASI BARU,DESA BARU
