Page 68 - Buku 9
P. 68
Dana desa yang sekarang bernilai besar sebenarnya mer-
upakan akumulasi dari pengalaman itu dan konsolidasi dari
berbagai uang berbasis desa. Memang ruang tanpa uang ti-
dak ada gunanya, hanya omong kosong. UU Desa ini menjadi
progresif karena ada kebijakan dana desa. Tanpa dana dana
UU Desa tidak akan progresif. Tetapi kalau hanya sekadar,
atau terjebak, pada dana desa, maka UU Desa juga tidak
akan progresif. Tetapi setelah UU Desa lahir, begitu banyak
pihak (pejabat, awak media, akademisi, aktivis LSM terma-
suk ICW, lembaga donor) yang tidak punya cita rasa terha-
dap desa, atau tidak paham terhadap roh UU Desa, sangat
terjebak dan begitu risau dengan dana desa. Ada pernyataan
di berbagai ruang seperti ini: “Desa akan kebanjiran uang,
sehingga akan menimbulkan korupsi besar-besaran”, “Ban-
yak gubernur dan bupati/walikota masuk penjara, apalagi
kepala desa”. Karena itu, menurut mereka, korupsi perlu
dicegah dan uang perlu dikendalikan.
Kerisauan ini terlalu berlebihan dan bisa terjebak ke da-
lam uang semata yang bisa mendistorsi UU Desa. Seorang
Kepala Kampung di Sentani Jayapura berujar bahwa UU
Desa tidak hanya sekadar uang, tetapi bertujuan mengang-
kat harkat dan martabat desa. Dalam sebuah diskusi ten-
tang pelaksanaan UU Desa di TNP2K, 11 Februari, 2015, R.
Yando Zakaria berujar:
“Desa yang berkepentingan terhadap dana desa sebesar 110
trilyun. Desa adat berkepentingan terhadap hutan adat seluas
140 juta hektar. Hutan adat ini jauh lebih besar daripada dana
desa. Sejak saya katakan, desa adat tanpa dana desa tidak jadi
masalah”
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 67
