Page 67 - Buku 9
P. 67
sar kasus korupsi itu karena maladministrasi. Menurut dua
institusi ini, maladministrasi keuangan desa terjadi karena
kurangnya kemampuan administratif pemerintah desa, dan
tentu hal ini bersumber dari kurangnya fasilitasi dan super-
visi yang dilakukan pemerintah kabupaten.
Di balik kisah buruk itu, pengetahuan dan kesadaran
publik warga desa terhadap ADD semakin meningkat. Se-
bagian besar warga desa mengetahui ADD. Kebiasaan
musrenbang desa yang partisipatif selama beberapa tahun
terakhir membuat warga desa semakin mengetahui secara
transparan berapa jumlah ADD yang diterima desa dan
penggunaan dana itu. Sebagian besar ADD digunakan un-
tuk membangun prasana fisik desa, dan bagian lainnya di-
gunakan untuk membiayai banyak hal: kegiatan posyandu
untuk melayani ibu hamil dan balita, pelatihan bagi perang-
kat desa, pengembangan sistem informasi desa, pengadaan
saprodi untuk mendukung petani, membiayai penyeleng-
garaan PAUD. Selain itu di banyak desa, ADD digunakan
juga untuk investasi penting seperti pengadaan infrastruk-
tur pelayanan air bersih, pengembangan potensi unggulan
desa menjadi skema satu desa satu produk, pengembangan
hutan rakyat, pengadaan energi lokal mandiri, dan juga
modal pemgembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pelajaran penting ADD, selain untuk investasi pembangu-
nan desa jangka panjang, juga memberi makna subsidiari-
ty, yakni kebutuhan dan masalah-masalah lokal bisa disele-
saikan secara mandiri di ranah desa dengan dukungan dana
ADD.
66 REGULASI BARU,DESA BARU
