Page 84 - Buku 9

kaum marginal lainnya. Ketiganya juga miskin jaringan so-
sial yang berorientasi keluar (outward looking).
Sebagai pelaksanaan atas UU No. 5/1979 pemerintah
membentuk sejumlah lembaga kemasyarakatan desa yang
bersifat seragam dan serentak di seluruh desa. Ada Lemba-
ga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai pengganti
Lembaga Sosial Desa (LSD), PKK untuk mewadahi kegiatan
kaum perempuan, Karang Taruna untuk mewadahi kaum
pemuda, sampai Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga
(RT). Dalam literatur ilmu politik, sejumlah lembaga ke-
masyarakatan itu disebut sebagai institusi korporatis, yakni
institusi bentukan negara yang bersifat tunggal dan serag-
am, yang mempunyai tiga fungsi: (a) sebagai alat kontrol
negara terhadap berbagai segmen masyarakat; (b) sebagai
kepanjangan tangan negara untuk melayani masyarakat
karena keterbatasan kemampuan negara; dan (c) sebagai
wadah penyaluran kepentingan dan aktivitas berbagai seg-
men masyarakat. PKK, misalnya, dari dulu sampai sekarang
tetap eksis, sebagai organisasi korporatis yang hirarkhis
dari tim penggerak PKK Pusat yang dipimpin oleh Isteri
Menteri Dalam Negeri, kemudian turun ke PKK Provinsi
yang dipimpin oleh isteri Gubernur, PKK Kabupaten/Kota
yang dipimpin oleh isteri Bupati/Walikota, PKK Kecamatan
dipimpin oleh isteri Camat, dan sampai PKK Desa yang dip-
impin oleh isteri Kepala Desa.
Keempat, institusi sipil yang dibangun oleh kemandi-
rian dan emansipasi warga secara kolektif. Dalam institusi
atau desa ini, pengaruh adat, kekerabatan, agama dan bi-

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 83