Page 14 - Proyek E-Book Interaktif 1
P. 14

renggangnya  hubungan  antara  kaum  pergerakan  dengan  pemerintah  kolonial  serta
                       semakin kuatnya tekanan pemerintah Belanda terhadap pemerintah kolonial.

                              Tindakan  progresif  lain  diambil  oleh  Tjarda  berkenaan  penurunan  gaji,
                       penghematan, penghapusan hak gubernur jenderal untuk membuang tahanan politik dan
                       penghapusan  kamp  Tanah  Tinggi  serta  Tanah  Merah.  Kebijakan  yang  diambil  Tjarda
                       berkenaan dengan penurunan gaji dan penghematan menimbulkan kritikan keras dari
                       tokoh-tokoh  sosialis  Belanda  umpamanya  D.M.G.  Koch.  Tindakan  penghapusan  dan
                       pengurangan  tahanan  politik  termasuk  didalamnya  keinginan  untuk  menghilangkan
                       kamp di Papua disertai pengurangan hak untuk membuang tahanan politik menimbulkan
                       polemic di kalangan pejabat BB terutama Residen. Residen mengkhawatirkan Tindakan
                       yang kelewat progresif tersebut dapat memunculkan agitasi dan pemberontakan di mana-
                       mana seperti yang pernah dilakukan oleh Soekarno di Jawa Barat. Tak dapat dipungkiri,
                       selama  kepemimpinan  Tjarda,  tahanan  di  Digoel  berkurang  drastis  hingga  hanya
                       menyisakan 627 orang dimana nantinya Sebagian akan ikut dalam pemerintahan Indische
                       Comissie  (pemerintahan yang  dibentuk supaya Belanda dapat  memerintah kembali di
                       koloninya).

                              Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Tjarda mengalami banyak tekanan baik
                       dari pemerintah Belanda, Pribumi dan yang terakhir Jepang. Setelah Perang Dunia II
                       pecah pada tahun 1939, Jepang semakin agresif dalam melakukan perundingan kepada
                       Hindia Belanda terutama terkait ekonomi. pada tanggal 2 Februari 1940, Konsul Jenderal
                       Jepang, Yutaka Ishizawa menyerahkan catatan cukup Panjang kepada Menlu Belanda, Dr.
                       E.N.  van  Kleffens.  Menlu  Jepang,  Hachiro  Arita  juga  menyampaikan  hal  serupa  pada
                       waktu kemudian sekitar bulan Mei tahun 1940 dengan isi catatan yang lebih memaksa,
                       yaitu memaksakan kehendak Jepang untuk memperluas dan memperbanyak pembelian
                       bahan mentah dari Hindia Belanda. Tjarda dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara
                       memenuhi  tuntutan  Jepang,  memperkuat  kedaulatan  Hindia  Belanda  dan  juga
                       memikirkan nasib Belanda yang sedang diduduki Jerman. Tjarda memilih melakukan tiga
                       penguatan sekaligus, pertama ia memikirkan nasib Belanda yang berada dalam kondisi
                       pendudukan  sambil  memperkuat  keyakinan  masyarakat  bahwa  Hindia  Belanda  tetap
                       kokoh dengan menyampaikan sebuah pidato berjudul Nederland zal Herrijzen (Belanda
                       akan bangkit kembali). Selain itu, sebagai bentuk perhatian terhadap jatuhnya Belanda,
                       Tjarda segera melakukan operasi pembersihan terhadap orang-orang Jerman dan NSB
                       berikut simpatisannya dan memasukkan mereka ke dalam penjara atau kamp interniran.
                       Terkadang  Tindakan  berlebihan  dilakukan  seperti  pengrusakan  toko  maupun  salah
                       tangkap  hanya  karena  kesalahpahaman,  meskipun  demikian,  kondisi  tersebut  dapat
                       dipahami sebagai bentuk perhatian pemerintah kolonial terhadap jatuhnya negeri induk
                       (Belanda).
                              Berkenaan dengan hubungan ekonomi Hindia Belanda-Jepang, sebenarnya telah
                       dilakukan sebelum tahun 1940 dengan hasil yang positif, namun sejak tahun 1940 misi
                       diplomatic  Jepang  tidak  lagi  hanya  urusan  ekonomi,  namun  juga  menyentuh  ranah
                       politik.  Pernyataan  Kuniaki  Koiso pada  September 1940  memperjelas  maksud  Jepang
                       terhadap urusan politik dimana Koiso menyatakan bahwa Jepang tidak akan berurusan
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19