Page 276 - 5f871381b4cd9c6426e115cd17c3ac43
P. 276
252 | Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan 10.3.3 Pembentukan Kabupaten Konservasi
PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Kabupaten Konservasi adalah kabupaten
Jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain itu, pada yang dibentuk dengan tujuan mempertahan-
PP No. 7 Tahun 1999, perlu ada revisi jenis kan pendapatan daerah melalui pengelolaan
yang dilindungi berdasarkan satuan unit sumber daya hayati berkelanjutan tanpa alih
taksonomi yang sama. fungsi lahan. Pembentukan dan realisasi
terhadap kabupaten konservasi merupakan
10.3.2 Perlindungan Biota Berdasarkan bukti kemandirian menghidupi daerahnya
Peraturan Perlindungan Daerah sendiri di masa otonomi daerah. Perwujudan
atas kabupaten konservasi diharapkan dapat
Terbitnya perundangan terkait otonomi mencapai suatu tujuan, yaitu mengurangi
daerah (UU No. 32 Tahun 2004 tentang tekanan penurunan kehati, sekaligus men-
Pemerintahan Daerah) dan pengakuan dorong pemanfaatan sumber daya hayati
terhadap kearifan lokal yang telah lebih lokal setempat tanpa harus mengurangi
dahulu lahir, memungkinkan dikeluarkan- pendapatan daerah.
nya peraturan perlindungan tingkat daerah.
Peraturan Walikota Ternate No. 22 Tahun 2010 Pelaksanaan uji coba kabupaten kon-
tentang Pedoman Pelaksanaan Pelestarian servasi melalui ketetapan Dirjen Bina Pem-
Satwa Burung, Ikan, dan Mamalia yang bangunan Daerah No. 050/553/IV/Bangda
Dilindungi dalam Daerah Kota Ternate dan Tahun 2007 telah dilakukan pada beberapa
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No. kabupaten, di antaranya Kabupaten Lebong
4 Tahun 2010 tentang Kawasan Konservasi (Bengkulu), Lampung Barat (Lampung), Ku-
Laut Daerah (KKLD)/Pengelolaan Konservasi ningan (Jawa Barat), Kapuas Hulu (Kalimantan
Penyu di Kabupaten Mukomuko merupakan Barat), Malinau (Kalimantan Utara), Paser
salah satu bentuk tindak lanjut peraturan dae- (Kalimantan Timur), dan Wakatobi (Sulawesi
rah yang mengacu pada konservasi kehati. Tenggara). Pemantauan dan evaluasi pelaksa-
naan kabupaten konservasi masih diperlukan
Di beberapa daerah lain dijumpai pula dalam konteks kesinambungan kegiatan
peraturan perlindungan yang dikeluarkan konservasi kehati di kabupaten tersebut.
pada tingkat desa, seperti Peraturan Desa Saat ini keberhasilan konsep ini tampak pada
Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Demak No.: 145/78/XII/2012, Peraturan Desa
Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak No.: 474.5/294/XII/2012 tentang 10.4 Strategi Penyelamatan Ekosistem dan
Pe ngelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Jenis
Desa Surodadi; Peraturan Desa Sriwulan, Indonesia tercatat sebagai negara ketiga
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak No.: yang memiliki luas hutan tropik terbesar di
412/9 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dunia. Data tutupan lahan Indonesia pada
dan Laut Desa Sriwulan; Peraturan Desa tahun 1950 menunjukkan sekitar 84% meru-
untuk Desa Bedono, Kecamatan Sayung, pakan hutan, namun pada tahun 2005 sisa
Kabupaten Demak No.: 7/15/XII/2012 tentang hutan menjadi 48,9%. Sekitar 55% sisa hutan
Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa tersebut adalah hutan primer. Kementerian
Bedono. Kehutanan menyatakan bahwa laju defores-
Perlindungan ikan dewa (Tor soro) di trasi dari tahun 1987–1997 adalah sebesar
Kuningan dan pelarangan/pembatasan pe- 1,8 juta hektare per tahun, tetapi menurun
nangkapan siput laut (lola, Trochus niloticus menjadi 1,08 juta hektare per tahun pada
dan batu laga, dan Turbo marmoratus) dengan kurun waktu 2000–2006 (Partono 2014).
sistem “sasi” di Maluku dan Raja Ampat Dalam upaya untuk melakukan penye-
merupakan contoh pengakuan terhadap lamatan jenis dan ekosistem yang ada di
kearifan lokal. Adanya berbagai tingkatan Indonesia banyak cara telah dilakukan oleh
produk hukum oleh pemerintah daerah perlu pemerintah, baik melalui berbagai macam
diharmonisasikan dan disinkronisasi dengan aksi maupun peraturan yang diinisiasi
produk hukum di atasnya. pemerintah pusat, daerah ataupun Lembaga
