Page 63 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat
P. 63

BAB            Kewajiban Pelaporan Dan Pembayaran
                       12              PPh Pasal 21




                  PPh Pasal 21 atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam bentuk gaji dan upah adalah pajak

                  yang  harus  dibayar     oleh  setiap  pegawai  atau  karyawan  yang  menerima  penghasilan  dari

                  perusahaan atau pemberi kerja. Kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 terdapat pada pihak pemberi
                  kerja atau perusahaan yang harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan bruto

                  yang diterima oleh karyawan dan menyampaikan laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh

                  Pasal 21 setiap bulan.


                  KEWAJIBAN PELAPORAN PPh PASAL 21

                  Berikut adalah kewajiban pelaporan PPh Pasal 21:
                   1.  Pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan sesuai dengan tarif yang berlaku dan

                      pembayaran PPh Pasal 21 harus dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
                   2.  Menyampaikan laporan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan

                      berikutnya melalui aplikasi e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
                   3.  Membuat laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan menyampaikannya paling lambat tanggal

                      31 Maret tahun berikutnya melalui aplikasi e-Filing DJP.

                   4.  Menyediakan  bukti  potong  PPh  Pasal  21  kepada  karyawan  yang  bersangkutan  dan
                      melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dalam Slip Gaji atau Bukti Potong 1721-A1.

                   5.  Menyampaikan laporan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu dan
                      memenuhi persyaratan administrasi dan teknis lainnya yang berlaku.

                  Jika perusahaan atau pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21,

                  maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi lain  sesuai  dengan
                  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


                  KEWAJIBAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21

                  Kewajiban pembayaran SPT merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan Surat

                  Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
                  yang berlaku di Indonesia.

                  Pembayaran SPT biasanya dilakukan setiap tahun, dan waktu pengirimannya tergantung pada

                  jenis SPT yang dihasilkan. Misalnya, SPT tahunan PPh Orang Pribadi biasanya disampaikan




                                                                                                           59
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68