Page 64 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

dan dibayarkan pada bulan Maret atau April setiap tahunnya. Sementara itu, SPT PPh Badan

harus disampaikan dan dibayarkan setiap tiga bulan.
Pembayaran SPT harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang tercantum

dalam SPT. Jika ada keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran, wajib pajak bisa dikenai
sanksi atau denda. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami dan

mematuhi kewajiban pembayaran SPT agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka
dengan benar dan tepat waktu.

MEKANISME PEMUNGUTAN PPh PASAL 21
1. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong lainnya mengetahui jumlah penghasilan bruto yang

diterima oleh karyawan atau penerima jasa.

2. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong mengetahui jumlah PTKP dan tarif pajak yang berlaku.
3. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong menghitung besaran pajak yang harus dipotong

menggunakan tarif pajak yang berlaku.

4. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong melakukan pemotongan pajak sebesar besaran pajak
yang telah dihitung.

5. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas Negara
melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

6. Penerima penghasilan yang telah dipotong pajak (karyawan atau penerima jasa) menerima
slip gaji atau surat keterangan pemotongan PPh Pasal 21 dari Pemberi Kerja atau Pihak

Pemotong.

7. Penerima penghasilan dapat menggunakan jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan
oleh Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong sebagai kredit pajak pada saat mengisi SPT

Tahunan.

KASUS YANG TERKAIT DENGAN SPT PPh PASAL 21

Berikut adalah beberapa kasus yang sering terjadi terkait SPT PPh Pasal 21.

1. Tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21 pada waktu yang ditentukan. Jika wajib pajak atau

pemberi kerja tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21 tepat waktu atau tidak sama sekali,

60