Page 97 - Modul MP
P. 97
Materi Pelatihan Inti 1 - Modul Kepemimpinan dan Anti Korupsi
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MATERI POKOK 5
MEMBANGUN KAPASITAS KEPEMIMPINAN
DAN ANTI KORUPSI
Kepemimpinan dalam Anti Korupsi
A. Latar Belakang
a. Pendahuluan
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari Transparency International,
sekitar 70% negara di dunia berada pada posisi masih koruptif, termasuk salah
satunya negara Indonesia. Tindakan koruptif di kalangan penduduk
Indonesia menduduki peringkat tinggi dibanding negara lain misalnya negara
Denmark dan Selandia Baru. Kedua negara tersebut adalah negara yang
paling transparan karena rakyatnya bisa ikut mengawasi pemerintahan (Sunita,
2015).
b. Pengertian Korupsi
Beberapa definisi korupsi yang menggambarkan pengertian korupsi di dunia
baik dari luar maupun dari dalam negeri yang dihimpun oleh Sunita (2015) yaitu
menurut Transparency International, Bank Dunia, Black’s Law Disctionary oleh
Henry Campbell Black, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta KPK RI yaitu
bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau amanah
secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi
dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.
Anti korupsi
Kebijakan desentralisasi anggaran hingga ke pedesaan merupakan upaya
pemerataan pembangunan. Selama 2016, Indonesia Coruption Watch (ICW)
mencatat ada 292 kasus korupsi di pemerintah kabupaten/kota dengan nilai
korupsi Rp 478 miliar dan 62 kasus korupsi di pemerintah desa dengan nilai
korupsi Rp 18 miliar.Puskesmas mengelola anggaran yang berasal dari
berbagai sumber baik pusat maupun daerah.Namun pengawasan internal di
puskesmas masih lemah, sehingga rawan terjadinya korupsi.Oleh karena itu,
Pimpinan Puskesmas perlu dbekali dengan pemahaman tentang “Anti Korupsi”
agar dapat membangun sikap mental aparat yang berintegritas secara
konsisten dan terus menerus.
Apa yang dimaksud “anti korupsi”?
Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan
peluang bagi berkembangnya korupsi.
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 41
