Page 279 - Modul MP
P. 279

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN






                    7b              URAIAN MATERI POKOK 2


                                    PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSKESMAS


               A.  Kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran
                    Kesehatan  merupakan  salah  satu  prioritas  pembangunan  nasional,  sehingga
                    perencanaan anggaran bidang kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari
                    perencanaan  pembangunan  nasional  yang  mengacu  kepada  Sistem
                    Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai Undang-Undang Nomor
                    25 Tahun 2004 tentang SPPN, sistem tersebut merupakan satu kesatuan tata
                    cara  perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana  pembangunan
                    jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
                    penyelenggara  pemerintahan  di  pusat  dan  daerah  dengan  melibatkan
                    masyarakat.

                    Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam
                    rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima
                    yaitu  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Manusia  Indonesia.  Keberhasilan
                    pembangunan  kesehatan  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  perencanaan  dan
                    penganggaran.  Tujuan  pembangunan  kesehatan  adalah  untuk  mewujudkan
                    derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  guna  mendukung
                    tercapainya  tujuan  nasional  Bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu  pembangunan
                    kesehatan  harus  dilaksanakan  secara  menyeluruh,  terarah,  terpadu  dan
                    berkesinambungan.

                    Pembangunan  Kesehatan  menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014
                    Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  bertujuan  untuk
                    meningkatkan  kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap
                    orang,  supaya  terwujud  derajat  kesehatan  warga  masyarakat  yang  setinggi-
                    tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia)
                    yang produktif secara sosial dan ekonomis. Bidang Kesehatan sebagai salah satu
                    bagian  dari  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  Pembiayaan
                    pembangunan  kesehatan  di  Indonesia  di  implementasikan  di  dalam
                    penganggaran  pembangunan  yang  dikenal  dengan  Anggaran  Pendapatan
                    Belanja Negara (APBN). Pengertian Pembiayaan Pembangunan dalam arti luas,
                    yaitu,  Usaha  pemerintah  dalam  menyediakan  dana  untuk  membiayai
                    pembangunan  di  wilayahnya  dengan  menggunakan  sumber-sumber  dari
                    pendapatan  (revenue),  utang  (debt),  dan  kekayaan  (equity)  yang  bersifat
                    konvensional  atau  non-konvensional.  Pembiayaan  kesehatan  bertujuan  untuk
                    penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
                    mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan




                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 27
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284