Page 117 - MODUL 12 MIPA

Di bidang ideologi, Pancasila tampak semakin diperkuat. Upaya memperkuat Pancasila dilakukan
lagi dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) atau yang sering dikenal dengan P4.
Puncaknya adalah dengan dijadikannya Pancasila sebagai Azas Tunggal setelah berlangsungnya
Sidang Umum MPR tahun 1983 dengan adanya Tap MPR No.II/1983 (Santoso, 1993).
Dalam bidang pemerintahan, tercipta pola patronase di kalangan elite. Hal ini tampak
dari pengangkatan pejabat-pejabat pusat yang cenderung berasal dari lingkungan terdekat
Soeharto. Akibatnya, posisi Presiden amatlah sentral karena melahirkan pola loyalitas patron-
client yang berpusat pada Soeharto. Dalam pemerintahan Orde Baru adalah sentralisasi yang kuat
dan ambivalensi hubungan pusat-daerah (Santoso, 1993). Pemerintahan Orde Baru telah berhasil
menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Pada 14 Juli sampai 4 Agustus 1969 berhasil
diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

c. Kehidupan Politik dan Pemerintahan pada Masa Orde Baru.
Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan
Kabinet Pembangunan (Kartasasmita, dkk.,1995). Tugas pokok kabinet ini sebagaimana dalam
Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida. Rinciannya adalah sebagai
berikut. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya
pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum Menyusun dan
melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun; Melaksanakan Pemilihan Umum
selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971; Mengembalikan ketertiban dan keamanan
masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan,
serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan Melanjutkan
penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat
maupun di tingkat rendah.
Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi.
Reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan penggabungan departemen. Pada masa itu,
hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam
kabinet. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Lembaga ini bertugas (1) memulihkan
keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan sebab akibat pemberontakan G30S/PKI serta
kegiatan-kegiatan eksterm dan subversi lainnya; dan (2) mengamankan kewibawaan pemerintah
dan alat- alatnya dari pusat sampai dengan daerah, untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini benih-benih kekuasaan militer semakin mengemuka
dan menjadi pendukung utama Orde Baru (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010). Inilah yang
menjadikan pemerintahan Orde Baru mampu bertahan selama 32 tahun.

Selanjutnya, pemerintahan masa Orde Baru sejak 1968 berhasil menjalankan
pemerintahan selama 7 periode kabinet. Kabinet pada masa Orde Baru sejak 1968 dinamakan
Kabinet Pembangunan. Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum
sebanyak enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan
dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada
pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi. Peserta ini
merupakan yang terbanyak selama Orde Baru.

Modul Sejarah Indonesia 12 | 107