Page 119 - MODUL 12 MIPA
P. 119
4) Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
5) Tegakkan supremasi hukum,
6) Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Penembakan terhadap mahasiswa memicu terjadinya demonstrasi yang lebih besar dan
tersebar ke beberapa kota di luar Jakarta seperti Solo. Bahkan kerusuhan tidak dapat dielakkan
pada 13-
14 Mei 1998. M.C. Ricklefs menggambarkan bahwa kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan
perkotaan terburuk sepanjang sejarah Indonesia, dengan pusat perbelanjaan, ribuan toko, rumah,
dan tempat usaha serta kendaraan dihancurkan. Di tengah kondisi ini, Soeharto justru menghadiri
kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G-15 di Mesir pada 9 Mei 1998. Akan tetapi, karena situasi
kian memanas Soeharto kembali ke Indonesia pada 15 Mei 1998.
Kerusuhan ini sampai menelan ratusan korban di berbagai kota. Puncaknya pada 17-18
Mei 1998, Gedung DPR/MPR berhasil diduduki oleh mahasiswa. Sebagai reaksi atas aksi
tersebut Harmoko selaku pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar
Presiden Soeharto mengundurkan diri’. Setelah peristiwa itu, Soeharto mulai ditinggal para
pembantunya. 14 menteri yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita menyatakan diri tidak
bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak presiden untuk mundur.
Merespon hal-hal tersebut, pada 20 Mei 1998, Presiden Soeharto bertemu dengan tokoh-
tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meminta pertimbangan dalam
rangka pembentukan Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto sendiri. Akan
tetapi, Dewan Reformasi urung dibentuk dan akhirnya Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan
menyerahkan kepemimpinan ke B.J. Habibie.
Tautan Materi Pendamping:
https://goresansejarah96.blogspot.com/2021/09/indonesia-pada-masa-orde-baru-sejarah.html
f. Refleksi Pembelajaran
1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan
penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari . . . .
a. Orde Lama
b. Orde Baru
c. Reformasi
d. UUD 1945
e. Pancasila
2. Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde
Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….
a. Mengirim pasukan ke Timor Timur
b. Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia
c. Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB
d. Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat
e. Memimpin Organisasi Konferensi Islam
Modul Sejarah Indonesia 12 | 109