Page 7 - LAPORAN AKPK JAKARTA TAHUN 2023 1

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen

PNS;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor

140/KMA/SK/X/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan Hukum dan Peradilan;

5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

RI Nomor02/BLD/SK/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang
Penyelenggaraan dan Penunjukan Penanggung Jawab Pendidikan

dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian

dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran

2014;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung RI nomor: 180/BLD/SK/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023
tentang Penetapan Kelompok Kerja dan Uraian Tugas Kegiatan

Analisis Kebutuhan DIklat (AKD) dan Evaluasi Pelatihan Pusdiklat

Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tahun anggaran 2023.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan
1. Menyajikan analisis mendalam mengenai kompetensi yang ada

dan yang diperlukan di dalam organisasi, untuk mengidentifikasi

kesenjangan yang memerlukan perhatian melalui program
pengembangan.

Laporan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Tahun 2023 7