Page 16 - juknis Bantah SPMI 2019 LPMP Papua revSP pendampingan cetak-dikonversi
P. 16
b. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan usulan sekolah
model ke LPMP Papua;
2. Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua melakukan verifikasi
langsung ke sekolah yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan
melakukan seleksi serta menetapkan sekolah model yang akan menerima bantuan
pemerintah dengan menerbitkan surat keputusan.
3. Penandatanganan Surat Perjanjian
Kepala sekolah menandatangani surat perjanjian kerja sama pemberian Bantuan
Pemerintah Pengembangan Sekolah Model dengan LPMP Papua. Isi surat perjanjian
meliputi besarnya nilai dana bantuan pemerintah, aturan-aturan yang mengikat serta
hak dan kewajiban kepala sekolah sebagai penerima bantuan. Kepala sekolah
menandatangani surat perjanjian kerjasama, surat pertanggungjawaban mutlak dan
kuitansi penerimaan bantuan pemerintah yang telah dibubuhi meterai Rp 6.000 dan
cap sekolah.
C. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
1. Sekolah melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer uang
a. LPMP Papua mengajukan SPP-LS
b. LPMP Papua membuat SPM untuk disampaikan ke KPPN Jayapura I
c. KPPN Jayapura I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank
operasional.
d. Bank operasional KPPN Jayapura I, mentransfer dana langsung ke rekening
sekolah penerima bantuan pemerintah.
3. Apabila dana sudah diterima sekolah dan terdapat sisa penggunaan dana atau tidak
dipergunakan karena suatu hal, dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara
melalui LPMP Papua.
Panduan Penggunaan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Model tahun 2019 - 14 -
Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Papua