Page 18 - juknis Bantah SPMI 2019 LPMP Papua revSP pendampingan cetak-dikonversi

d. Dokumen Laporan yang dikirim ke LPMP adalah :
• Copy Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Pemerintah

• Rekapitulisasi Realisasi Penggunaan Bantuan Pemerintah
Laporan dikirimkan oleh petugas ke LPMP Papua

2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan dalam Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah

Model adalah:
a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh masing-masing instansi baik di

tingkat pusat, provinsi/kabupaten/kota maupun sekolah.
b. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan Bantuan

Pemerintah Pengembangan Sekolah Model.

c. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dengan
melakukan audit sesuai kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi

yang akan diaudit.
Monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua

atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan
sedang berlangsung atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.

Monitoring dan evaluasi dapat juga melibatkan unsur masyarakat yang diwakili

oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Media masa dapat dilibatkan secara
independen untuk melakukan peliputan pelaksanaan program dana bantuan,

bilamana diperlukan.

E. KETENTUAN PERPAJAKAN:
a. Pada setiap pembelian barang melakukan pemungutan PPN dengan tarif 10% dari

harga beli tidak termasuk PPN, kecuali atas pembelian barang yang jumlahnya

paling banyak Rp.1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah.

Panduan Penggunaan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Model tahun 2019 - 16 -
Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Papua