Page 23 - juknis Bantah SPMI 2019 LPMP Papua revSP pendampingan cetak-dikonversi
P. 23

Pendidikan  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dalam  hal  penggunaan  dana  bantuan  di
                   bidang pendidikan yang berasal dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.


                                                         Pasal 3
                                               Jangka Waktu Pelaksanaan


               Penerima  Bantuan  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  1  ayat  (2)

               Perjanjian  ini  dan  sanggup  menyelesaikan  pelaksanaan  pekerjaan  paling  lambat  31  Oktober  2019
               terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening sekolah Penerima Bantuan.


                                                         Pasal 4
                                                Nilai Bantuan Pemerintah


               (1)  Jumlah dana bantuan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1
                   ayat (1) perjanjian ini, adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah )

               (2)  Jumlah dana bantuan sebesar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya operasional,
                   pajak,  serta  biaya  lain  yang  timbul  akibat  adanya  kegiatan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dan
                   ketentuan lain yang berlaku.


                                                         Pasal 5

                                                Cara Penyaluran Bantuan


               (1)  Pemberi  Bantuan  memberikan  bantuan  dengan  cara  transfer  dana  yang  dilakukan  oleh  KPPN
                   Jayapura I kepada Penerima Bantuan melalui BANK …………………………… dengan nomor
                   rekening ………………………. atas nama...........................................

               (2)  Pencairan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan
                   Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2019.


                                                         Pasal 6
                                                         Sanksi


               Apabila  ditemukan  penyimpangan  oleh  Penerima  Bantuan  dalam  penggunaan  dana  bantuan

               Pemerintah  berdasarkan  hasil  audit  oleh  pihak  berwenang  yang  merugikan  negara,  akan  dikenakan
               sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.






                                                                                                     - 21 -
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28