Page 19 - Monitoring Isu 4-10 April 2022
P. 19
ISU
1
KRONOLOGIS
BLT MINYAK GORENG
TEPATKAH?
(1/4) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemerintah akan memberikan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 100 ribu setiap bulan untuk
masyarakat. Bantuan itu akan diberikan selama tiga bulan, yaitu April, Mei, Juni, dan
diberikan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300 ribu. Menurut Jokowi, bantuan itu
akan diberikan 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan
Non Tunai dan Program Keluarga Harapan serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan
gorengan.
(4/4) Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira
berpendapat bahwa Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai
Rp300.000 mencerminkan “kegagalan dan kekalahan pemerintah” terhadap mafia dalam
mengatur skema harga minyak goreng. Bhima mengatakan persoalan sekarang ini adalah
kegagalan pemerintah dalam mengatur harga [minyak goreng] baik kemasan maupun
curah. sehingga problem utamanya adalah soal tata kelola, dominasi dari perusahaan
minyak goreng yang mengatur harga serta maraknya penimbunan di titik distribusi. Hal
tersebut tidak bisa diselesaikan dengan BLT.
Di satu sisi, Bhima mengatakan pemberian BLT adalah sesuatu yang baik, namun di sisi
lain kebijakan ini justru berisiko membuat harga minyak goreng makin sulit turun dan
dikontrol. Pasalnya, pasar akan menganggap masyarakat mampu membeli minyak goreng
dengan harga yang mahal saat ini. Bhima menganggap persoalan sekarang ini adalah
kegagalan pemerintah dalam mengatur harga [minyak goreng] baik kemasan maupun
curah. sehingga problem utamanya adalah soal tata kelola, dominasi dari perusahaan
minyak goreng yang mengatur harga serta maraknya penimbunan di titik distribusi. Hal
tersebut tidak bisa diselesaikan dengan BLT.
Bhima berpendapat pemberian BLT akan “percuma” apabila pemerintah tidak bisa
menjamin ketersediaan stok minyak goreng curah, yang paling banyak dikonsumsi oleh
masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk para pedagang kaki lima. Sedangkan
apabila mereka harus beralih dengan membeli minyak goreng kemasan yang stoknya lebih
melimpah, nominal BLT sebesar Rp100.000 perbulan dianggap “terlalu kecil”.
Bhima Yudhistira mengatakan stabilitas harga minyak goreng tidak akan tercapai
sepanjang pemerintah dan penegak hukum tidak menindak tegas “mafia-mafia”
maupun perusahaan minyak goreng yang diduga mempermainkan harga. Bhima
melanjutkan, beragam kebijakan di hilir seperti pemberitan BLT --tanpa menuntaskan
akar persoalannya-- hanya menunjukkan “kekalahan pemerintah terhadap lobi-lobi
konglomerat sawit dan minyak goreng”. Menurut dia, sangat ironis ketika pemerintah tidak
memiliki andil dalam tata kelola minyak goreng di saat Indonesia merupakan salah satu
produsen CPO terbesar di dunia.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of
Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, bahwa BLT itu tidak cukup menambah
daya beli masyarakat sepanjang minyak goreng curah masih langka. Dia memprediksi stok
minyak goreng curah masih akan langka sepanjang penerapan harga tertinggi Rp14.000
tidak berjalan efektif. Saat ini saja, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan
Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rata-rata minyak goreng curah secara
nasional per 1 April 2022 berkisar Rp18.400 per liter. Ia beranggapan dengan situasi seperti
ini banyak pelaku usaha menahan produksi dan tidak menjual minyak goreng curah,
19
