Page 23 - Monitoring Isu 4-10 April 2022

ISU
3

KRONOLOGIS

BBM MAHAL

TUNGGAKAN KOMPENSASI

HARGA MEMBENGKAK

(28/3) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2021 berdasarkan audit BPKP, kompensasi

akan melonjak, yaitu biaya kompen BBM akan melonjak Rp 68,5 triliun, dan listrik Rp 24,6

triliun, jadi ada Rp 93,1 triliun. Secara total pemerintah memiliki kewajiban Rp 109 triliun

(28/3) Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera membayar utang kompensasi

ke PT Pertamina (Persero). Menurut Komisi VII, pembayaran kompensasi perlu dilakukan

untuk mencegah krisis likuiditas.

(30/4) Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai bahwa

kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pertamax menimbulkan polemik

karena kecenderungan pemerintah yang memberikan subsidi terhadap barang. Indef

mengingatkan, peningkatan subsidi kepada masyarakat itu memiliki syarat mutlak, yakni

perlu adanya pemutakhiran (update) data secara rutin agar penyalurannya lebih tepat

sasaran. Indef menilai bahwa pemerintah memiliki kewajiban kompensasi subsidi BBM

yang lebih tinggi akibat terus naiknya harga minyak secara global. Meskipun selisih itu

akan diganti pemerintah, menurut Berly, terdapat jeda waktu yang cukup lama untuk

pencairannya. Hal tersebut dapat mengganggu arus kas (cash flow) Pertamina, yang jika

terus berlanjut dapat menganggu operasional.

(1/4) Menkomarves Luhut mengungkapkan bahwa harga BBM overall akan naik (Pertamax

dan Pertalite), sedangkan Premium belum. Mengenai gas (LPG) yang 3 kg Luhut juga

memberi sinyal kenaikan. Prosesnya bertahap 1 April, Juli, lalu September.

(1/4) Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa

mengatakan, jebolnya kuota BBM kerap terjadi karena ada disparitas harga yang tinggi.

Karena itulah, pemerintah diminta menjaga disparitas harga, sekaligus mengendalikan

konsumsi. Dia juga memperkirakan penjualan Pertalite akan melonjak begitu harga

Pertamax naik. Fabby mengingatkan pemerintah bisa menekan kuota Pertalite seperti

mewajibkan mobil baru untuk menggunakan RON 91 ke atas. Pemerintah juga diminta

untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya penghematan BBM.

(2/4) Menurut Sekretaris Eksekutif I KPC-PEN Raden Pardede, ada dua langkah yang

dapat diambil sebagai solusi yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi hingga selisihnya

tidak terlalu jauh dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dengan tepat

sasaran.

(3/4) Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo

menjelaskan sektor transportasi dan logistik masih memiliki potensi mencatat kinerja

positif. Pertumbuhan tersebut didorong dari momentum Ramadan dan Lebaran yang

akan membuat permintaan melonjak, serta PPKM yang diperlonggar terlebih pada sektor

transportasi yang berbasis penumpang.

23