Page 21 - Monitoring Isu 4-10 April 2022
P. 21
ISU
2
KRONOLOGIS
DUKUNG INPRES PERCEPATAN
PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
(2/4) - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk
mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Masyarakat pun mengapresiasi
keluarnya peraturan tersebut sebagai bentuk keberpihakan dan perhatian pemerintah
kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2022 berisi
soal Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi patut kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Pasalnya Inpres
tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk bisa berbangga diri
mengenakan produk buatan Indonesia.
(31/3) - Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi mengapresiasi hal tsb dengan langsung mengupayakan adanya sinergitas antara
berbagai kementerian dan berbagai lembaga. Mulai dari Pemerintah Daerah hingga BUMN
turut melaksanakan Inpres tersebut. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari terbitnya
Inpres itu adalah, kita bisa langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah langsung menargetkan adanya belanja Pemerintah untuk Produk dalam
Negeri (PDN) sebesar Rp 400 triliun pada tahun 2022 ini, bahkan ada pula rencana untuk
terus meningkatkannya hingga mencapai Rp 500 triliun di bulan April nanti. Dengan target
tersebut, bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi nasional akan langsung meningkat sekitar
1,67 hingga 1,71 persen dengan perkiraan pembukaan lapangan pekerjaan sekitar 2 juta.
Tidak hanya itu, manfaat dari digalakkannya belanja Produk Dalam Negeri (PDN) ini adalah
peluang permintaan di pasar pada PDN bisa semakin meningkat, otomatis nanti akan ada
penguatan suplai juga melalui pengembangan berbagai industri dan adanya investasi
baru. Di era yang sudah serba digital seperti sekarang ini tentunya masyarakat juga akan
jauh lebih tertarik apabila promosi seluruh PDN bisa dijangkau, salah satunya adalah
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Selain itu transparansi dari tindakan pembelian PDN juga harus benar-benar dijamin
dan juga terlindungi keasliannya. Untuk itu Pemerintah juga sudah menyiapkan adanya
e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang di
dalamnya akan berisi banyak sekali pilihan produk dari UMKM dan dikabarkan saat ini
sudah terdaftar sekitar 200 ribu produk. Target Pemerintah pada akhir tahun 2022 bahkan
mencapai sekitar 1 juta produk yang terdaftar dalam e-Katalog tersebut sehingga akan jauh
lebih mempermudah seluruh masyarakat bisa menjalankan upaya Pemerintah untuk cinta
produk dalam negeri ini.
Di samping itu, untuk minimalisasi adanya suatu kecurangan atau pelanggaran dan juga
untuk memperkuat adanya kepastian dasar hukum, maka berbagai pihak juga telah
disiapkan oleh Pemerintah seperti BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP hingga Polri yang akan
menjadi tim pengawas dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan belanja PDN
tersebut.
Tentunya kebijakan yang dikeluarkan ini adalah salah satu upaya untuk menjawab
banyak tentangan di luar yang selalu mengatakan bahwa Pemerintah sekarang hanya
mengandalkan produk impor dari luar negeri saja. Perlahan Pemerintah akan terus
menerus mulai menekan dan membatasi produk impor supaya industri dalam negeri
sendiri juga turut berkembang.
21
