Page 25 - Monitoring Isu 4-10 April 2022
P. 25
ISU
4
KRONOLOGIS
KRITIK PUBLIK TERHADAP
SASARAN BSU
(5/4) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan “(Akan
diberikan) Bantuan subsidi upah untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji yang kurang
dari Rp 3 juta.” dalam konferensi pers Update Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana
Kepresidenan Jakarta. Bantuan ini menurutnya sebagai respon pemerintah terhadap
kenaikan harga bahan pokok yang tengah terjadi akibat konflik Rusia dan Ukraina.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada 450 triliun untuk PC PEN.
Menurutnya, kenaikan harga komoditas turut mendongkrak penerimaan negara sehingga
akan dirumuskan langkah-langkah agar tambahan penerimaan itu dialokasikan secara
tepat.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional sekaligus Wakil Ketua KADIN Indonesia Adi
Mahfudz meminta pemerintah agar teliti terkait sumber data penerima manfaat supaya
tepat sasaran dan bisa cair sebelum Idul Fitri agar daya beli masyarakat terdongkrak.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menduga program
ini akan melenceng dari sasaran. Menurutnya, dengan batasan maksimum gaji 3,5 juta,
bantuan tidak akan sampai kepada para pekerja di kawasan industri yg rata2 gajinya sudah
mencapai > Rp3,5 juta, sedangkan daya beli buruh turun 30% akibat upah tidak naik selama
3 tahun dan ada kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, dampak kenaikan harga dan
penurunan daya beli masyarakat ini lebih banyak dialami para buruh di kota industri.
Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu menaikkan besaran BSU
dan sumber anggaran bantuan berasal dari kenaikan penerimaan negara dari ekspor
komoditas dan realokasi PSN.
Senada dengan Said, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono menilai kriteria
BSU hanya berlaku bagi pekerja sektor informal/semiformal di luar kota besar/di luar
kawasan industri.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan rincian program
BSU akan segera diumumkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang
Pedoman Pemberian BSU. Hal ini diamini oleh Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi.
25
