Page 20 - Monitoring Isu 4-10 April 2022
P. 20

karena langka harganya pun bisa dipermainkan sehingga tidak terkontrol. Oleh sebab itu,

            pemberian BLT dianggap sama sekali tidak menjawab persoalan yang terjadi saat ini.







            Anggota Komisi VI DPR Singgih Januratmoko mengungkapkan kebijakan pemberian


            bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng

            adalah sebuah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stok dan

            harga komoditas tersebut. Program itu dinilai tidak tepat karena tidak menyelesaikan

            permasalahan sampai ke akarnya.








            Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo

            mengatakan pemberian BLT bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang

            mampu. Dia membantah bahwa kebijakan BLT sebagai solusi instan atas persoalan di

            dalam negeri dan menekankan bahwa penyebab utama harga minyak goreng meningkat


            karena terjadi lonjakan harga secara global. Terkait periode pemberian BLT, Abraham

            Wirotomo mengatakan pemerintah sejauh ini baru berencana menyediakannya hanya

            untuk tiga bulan ke depan.








            (5/4) Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap

            kebijakan BLT tersebut jadi bentuk kegagalan Menteri Perdagangan dalam menindaki

            kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Oleh karenanya, ia terang-terangan

            menolak adanya BLT minyak goreng tersebut. Sebab, ia takut penerima bantuan tertipu

            saat membeli minyak goreng kemasan di pasar. Lebih jauh, ia masih belum percaya kepada


            pemerintah untuk bisa memegang amanat dalam hal pemberian bantuan sosial ini.







            DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menilai BLT memang kekinian dibutuhkan rakyat, namun

            menertibkan praktik mafia dalam tata niaga minyak goreng jauh lebih penting. Ia


            beranggapan bahwa dengan BLT pemerintah seakan memihak pada rakyat. Namun

            kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain

            kartel minyak goreng. Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana APBN pada

            ujungnya dinikmati kartel minyak goreng. Amin mengatakan, dari info yang ia terima

            bahwa BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan

            Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19. Amin menilai padahal jika pemerintah

            benar dan tegas dalam menindak mafia dan kartel minyak goreng, maka pengeluaran


            anggaran untuk BLT tidak perlu dilakukan.






























































































                    20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25