Page 20 - Monitoring Isu 4-10 April 2022
P. 20
karena langka harganya pun bisa dipermainkan sehingga tidak terkontrol. Oleh sebab itu,
pemberian BLT dianggap sama sekali tidak menjawab persoalan yang terjadi saat ini.
Anggota Komisi VI DPR Singgih Januratmoko mengungkapkan kebijakan pemberian
bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng
adalah sebuah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stok dan
harga komoditas tersebut. Program itu dinilai tidak tepat karena tidak menyelesaikan
permasalahan sampai ke akarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo
mengatakan pemberian BLT bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang
mampu. Dia membantah bahwa kebijakan BLT sebagai solusi instan atas persoalan di
dalam negeri dan menekankan bahwa penyebab utama harga minyak goreng meningkat
karena terjadi lonjakan harga secara global. Terkait periode pemberian BLT, Abraham
Wirotomo mengatakan pemerintah sejauh ini baru berencana menyediakannya hanya
untuk tiga bulan ke depan.
(5/4) Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap
kebijakan BLT tersebut jadi bentuk kegagalan Menteri Perdagangan dalam menindaki
kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Oleh karenanya, ia terang-terangan
menolak adanya BLT minyak goreng tersebut. Sebab, ia takut penerima bantuan tertipu
saat membeli minyak goreng kemasan di pasar. Lebih jauh, ia masih belum percaya kepada
pemerintah untuk bisa memegang amanat dalam hal pemberian bantuan sosial ini.
DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menilai BLT memang kekinian dibutuhkan rakyat, namun
menertibkan praktik mafia dalam tata niaga minyak goreng jauh lebih penting. Ia
beranggapan bahwa dengan BLT pemerintah seakan memihak pada rakyat. Namun
kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain
kartel minyak goreng. Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana APBN pada
ujungnya dinikmati kartel minyak goreng. Amin mengatakan, dari info yang ia terima
bahwa BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19. Amin menilai padahal jika pemerintah
benar dan tegas dalam menindak mafia dan kartel minyak goreng, maka pengeluaran
anggaran untuk BLT tidak perlu dilakukan.
20