Page 64 - Bersama Hadapi Bencana
P. 64
Keterlibatan masyarakat memang coba kota, kapasitas BPBD seringkali terganjal
digalakkan sejak 2010 oleh BPBD Prov oleh keterbatasan dana dan sumber daya
dengan membangun FPRB di kabupaten manusia yang terlatih untuk menangani
kota. FPRB ini melibatkan pemerintah, bencana dengan cepat dan efektif.
masyarakat, akademisi, swasta, dan
media. Hal yang sama juga terjadi di Di sisi lain, kapasitas masyarakat dalam
Padang pariaman dan Pesisir Selatan. menghadapi bencana juga perlu
FPRB ini secara signifikan berperan dalam ditingkatkan. Meskipun terdapat program
koordinasi penanggulangan bencana Desa Tangguh Bencana (Destana) yang
lintas sektor, termasuk dalam mengurangi memberikan pelatihan kesiapsiagaan,
risiko tsunami. Bahkan, BPBD Provinsi masih banyak masyarakat yang belum
juga memiliki komitmen akan membentuk memahami dengan baik prosedur evakuasi
FPRB berkelanjutan di semua kabupaten/ dan langkah-langkah yang harus diambil
kota telah masuk ke dalam rencana saat bencana datang. Keterbatasan akses
strategis penanggulangan bencana 2021- informasi dan pendidikan tentang mitigasi
2026. risiko bencana juga menjadi kendala
utama dalam memperkuat kapasitas
Upaya konkret FPRB provinsi adalah masyarakat.
mengembangkan early warning system
yang ramah difabel. Kerja ama ini Dari berbagai telaah oleh pengaji, dapat
melibatkan Badan Penanggulangan ditarik kesimpulan tantangan yang harus
Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat dihadapi BPBD provinsi dan kabupaten
dan bertujuan untuk menghadirkan sistem serta masyarakat yang umumnya
peringatan dini yang dapat diakses oleh menyangkut persoalan sumber daya
berbagai kelompok masyarakat, termasuk manusia, aspek pembiayaan, maupun
difabel. persoalan kerjasama dan keterlibatan
masyarakat;
Walaupun BPBD Provinsi Sumatera Barat • Pemerintah daerah, meskipun telah
memiliki rencana strategis dan perangkat mengalokasikan anggaran untuk
peringatan dini yang cukup baik, namun penanggulangan bencana, masih
masih terbatas dalam hal koordinasi antar mengalami keterbatasan anggaran.
instansi dan ketersediaan sumber daya Hal ini menghambat pelaksanaan
untuk tanggap darurat yang cepat dan program mitigasi dan kesiapsiagaan
efektif. Begitu pula, di tingkat kabupaten/ yang lebih luas dan menyeluruh.
BERSAMA HADAPI BENCANA SERIAL BUKU PROYEK PRAKARSA KETANGGUHAN BENCANA INDONESIA (IDRIP) TAHUN 2021-2025
62
PENGUATAN KAPASITAS DAN SOLIDARITAS DALAM MANAJEMEN BENCANA
