Page 147 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 147

04     Pakta Integritas





             Berdasarkan  data  penetapan  dan  penandatanganan  pakta  integritas  baik
             internal  dan  eksternal  yang  diperoleh  tim  pembinaan  dan  supervisi  KPPN
              lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta periode semester II
             tahun 2019 maka dapat dianalisa dengan menggunakan analisa SWOT  adalah
             sebagai berikut :

































              Sesuai  dengan  hasil  analisa  SWOT                  Faktor         eksternal          yang
              diatas, faktor internal yang mendukung                berpengaruh  adalah  dukungan
              dalam  permasalah  pakta  integritas                  lingkungan/wilayah  yang  bebas
              adalah  telah  ada  visi,  misi  dan  nilai-          dari  korupsi  dan  bersih  melayani,
              nilai  Kementerian  Keuangan  dengan  5               adanya pengawasan dari tim audit
              (lima)       nilai      yaitu      integritas,        internal  satker,  dan  yang  sangat
              profesionalisme,  sinergi,  pelayanan,                penting  adalah  kesadaran  K/L
              dan  kesempurnaan.  Dukungan  SDM                     akan pentingnya penetapan pakta
              yang        kompeten         dan       sistem         integritas,         karena          jika
              pengendalian  internal    pada  KPPN                  pemahaman  satker  tentang  pakta
              diharapkan          dapat         menunjang           integritas       dan        kurangnya
              pekerjaan       pada     KPPN,      ditunjang         komitmen         pimpinan        satker
              adanya             peraturan           terkait        terhadap  nilai  integritas  dapat
              penandatanganan          pakta     integritas.        mengakibatkan          atau      terjadi
              Faktor  internal  lainnya  adalah  adanya             fraud  karena  tidak  ada  komitmen
              mutasi/alih  tugas  pegawai,  kurangnya               tertulis tentang pakta integritas.
              pengawasan         dari    unit    kepatuhan
              internal,     dan     terdapat      beberapa
              penyelesaian  pakta  integritas  yang
              tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang
              berlaku     sehingga      hal-hal    tersebut
              menghambat                     penyelesaian
              penandatanganan pakta integritas.




                                                                                                                  112
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152