Page 145 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Berdasarkan matriks SWOT diatas, ketepatan waktu dalam penyelesaian
tagihan yang dilakukan oleh satker dipengaruhi faktor-faktor baik internal
maupun eksternal. Faktor internal yang mendukung pada KPPN adalah adanya
regulasi/peraturan yang jelas yang mengatur tentang penyelesaian tagihan
yaitu 17 hari kerja tagihan harus disampaikan ke KPPN. SDM KPPN yang
kompeten, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan
dukungan sistem teknologi informasi. Akan tetapi hal yang menjadi hambatan
karena jumlah SDM yang tidak sebanding dengan beban kerja, beberapa
pegawai KPPN belum memahami terkait norma waktu penyelesaian tagihan, hal
lain yang sangat penting berpengaruh adalah karena dalam regulasi yang ada
belum tercantum “sanksi” bagi satuan kerja yang berperilaku tidak patuh dan
tidak sesuai dengan ketentuan terkait penyelesaian tagihan.
Faktor eksternal yang mendukung adalah pentingnya kesadaran para
KPA/PPK/pejabat pengelola keuangan satker dalam penyelesaian tagihan tepat
waktu, adanya penilaian IKPA pada masing-masing K/L dan dukungan sistem
teknologi informasi. Selain itu Dampak dari keterlambatan dalam penyelesaian
tagihan antara lain karena SDM satker K/L yang belum memahami dalam
menerapkan proses penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga, sehingga
mengakibatkan ketidaktercapaian output kinerja,dan menurunnya penilaian
kinerja pelaksanaan anggaran K/L karena ketidaksesuaian antara perencanaan
dan penarikan dana. Ancaman/dampak tersebut perlu di lakukan mitigas
agar hal tersebut tidak terjadi ha ini penting guna mewujudkan
pengelolaan Kas Negara yang akuntabel dan pruden.

03 P e n y e l e s a i a n S P 2 D 1 J a m

Proses penyelesaian Surat Perintah 1. Jenis SPM adalah UP/GUP/
Pencairan Dana (SP2D) di Kantor TUP/PTUP dan LS Non Gaji;
Pelayanan Perbendaharaan Negara 2. ADK SPM masuk ke SPAN pukul
(KPPN), yang merupakan sebagian 08.00 sampai dengan 2.00 waktu
tugas dan fungsi KPPN dimulai dengan setempat;
melakukan pengujian resume tagihan 3. Tidak di saat load pekerjaan KPPN
dan Surat Perintah Membayar (SPM)
sampai dengan penerbitan Surat sedang tinggi,sebagai contoh pada
Perintah Pencairan Dana (SP2D). akhir tahun anggaran, pada saat
Penerbitan SP2D tersebut yang pengajuan gaji 13, dan pada saat
merupakan salah satu produk layanan engajuan pembayaran THR;
unggulan DJPb sebagaimana 4. Tidak termasuk SPM dengan penerima
ditetapkan dalam Keputusan Menteri > 100;
Keuangan Nomor 187/KMK. 01/2010 5. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD
tentang SOP Layanan Unggulan sudah masuk dalam SPAN
Kementerian Keuangan memerlukan 6. Tidak dalam keadaan force majeur.
keseragaman, efektifitas dan efisiensi,
serta transparansi dan akuntabilitas Berdasarkan data yang diperoleh tim
dalam penerbitan SP2D, maka guna pembinaan dan supervisi KPPN lingkup
memenuhi janji layanan atas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
penyelesaian SP2D pada KPPN adalah DKI Jakarta periode semester II tahun
1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk ke 2019 maka dapat dianalisa dengan
SPAN sampai dengan approval Kepala menggunakan analisa SWOT adalah
Seksi Bank, dengan persyaratan sebagai berikut :
kondisi sebagai berikut:
110