Page 150 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi yang telah dilakukan pada KPPN lingkup
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada Semester II Tahun
2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tema pembinaan dan supervisi pada semester II tahun 2019 yaitu
1
“Prudent Cash Management”

KPPN telah menindaklanjuti temuan/matrik permasalahan yang timbul pada
2
pembinaan dan supervisi sebelumnya yaitu periode Semester I Tahun 2019

secara memadai dan telah dilakukan langkah-langkah terhadap penyelesaiaan
permasalahan sebagaimana rekomendasi dari Tim pembinaan dan Supervisi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta;

Pada Tahun 2019 ini, KPPN Jakarta V telah mendapatkan predikat Wilayah
3 Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN RB, dan

keseluruhan KPPN, yaitu KPPN Jakarta I, II, III, IV, VI dan VII, sudah
mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Seluruh KPPN lingkup
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan
setifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertfikasi Internasional ISO. (dikecualikan
KPPN Khusus)

Secara umum proses bisnis terkait tugas dan fungsi KPPN meliputi pelaksanaan
4 tugas Kuasa BUN, pelayanan perbendaharaan, kinerja dan tata kelola KPPN telah

dilaksanakan oleh KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, meskipun demikian KPPN perlu memperbaiki dan meningkatkan kinerja
serta melakukan pembinaan kepada mitra kerjanya terkait hal sebagai berikut :
1. Unsur Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN :
- Kepatuhan Satuan Kerja dalam penyampaian data kontrak;
- Kepatuhan Satuan kerja dalam ketepatan penyelesaian tagihan;
- Norma waktu proses penyelesaian SP2D 1 jam;
2. Unsur Pelayanan Perbendaharaan :
Kepatuhan penyampaian pakta integritas;
3. Unsur Kinerja dan Tata Kelola:
Pengelolaan keuangan KPPN selaku Satuan Kerja;

114