Page 194 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
14. Pengkodean / Pada Kontrak Kinerja Pelaksana, kode / Untuk penyusunan Sesuai dengan KMK Subbag Kontrak Kinerja Pelaksana
Penomoran SS nomor SS dan IKU tidak dimulai dari Kontrak Kinerja tahun 467/KMK.01/2014 dan Umum dengan Kode/Nomor SS dan
dan IKU nomor 1 dan huruf a berikutnya agar KEP-241/PB/2015 IKU tidak dimulai dari Nomor 1
berpedoman pada dinyatakan bahwa: dan huruf a, hanya pada
petunjuk penomoran SS Kode SS dan kode IKU Pelaksana di seksi yang
dan IKU sesuai dengan tidak terkait dengan menerapkan kebijakan
aturan. penomoran SS dan IKU pembagian IKU (yang
pada kontrak kinerja bersumber dari tamplate IKU
unit/pegawai yang lebih dari Kantor Pusat DJPb)
tinggi. Kode SS dan secara merata untuk
IKU menggunakan menghindari IKU tanggung
angka dan dimulai dari renteng, misalnya Seksi PD
angka 1, Kode IKU dan Seksi Bank.
menggunakan Huruf Rekomendasi Tim Pembina
dan dimulai dari huruf a akan menjadi perhatikan kami,
dan akan dilaksanakan untuk
periode selanjutnya.
15. Penandatangan Pada kuitansi/bukti pembayaran Kuitansi/bukti pembelian Sesuai PMK 190/PMK. Subbag Rekomendasi Tim Pembina
Kuitansi pembelian barang, penerima uang seharusnya 05/2012 pasal 51 ayat 3 Umum akan menjadi perhatikan kami,
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan ditandatangani oleh dan akan dilaksanakan untuk
Barang dan Jasa penyedia Barang dan periode selanjutnya.
jasa
16. Pengelolaan Aset Beberapa asset belum memiliki label Memberi label registrasi Peraturan Menteri Subbag Rekomendasi Tim Pembina
registrasi BMN yang bertujuan sebagai sesuai penggolongan Keuangan Nomor Umum menjadi perhatikan kami, dan
identitas barang. dan kodefikasi BMN 29/PMK.06/2010 telah dilaksanakan (Bukti
yang telah diatur, untuk tentang Penggolongan pendukung, lampiran 11).
setiap BMN yang dan Kodefikasi Barang
terdapat dalam Daftar Milik Negara
Barang Milik Negara.