Page 189 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
ju WBK/WBBM di
lingkungan Kemen-
keu.

3. Surat Sekretaris
DJPb Nomor S-35/
PB.1/2019 hal pe-
nandatanganan
Pakta Integritas di
lingkungan DJPb.
9. Pakta Integritas Hasil penelitian terhadap 271 dokumen Agar Pakta Integritas 1. Peraturan Dirjen Seksi Pakta integritas eksternal
Ekternal Pakta Integritas Eksternal KPPN Jakarta III yang belum valid Perbendaharaan MSKI satker Kesdam Jaya (344462),
tahun 2019, hasilnya menunjukkan masih penyelesaian proses Nomor PER- Setditjen Kebudayaan
ada yang belum valid pemrosesan administratifnya terse- 20/PB/2016 tentang (189643) dan Ster TNI
dokumennya khususnya dari KPA Satker but dapat dituntas Tata Kelola (683986) sudah dilengkapi
K/L dengan kode sbb.: sempurnakan dan Pelaksanaan Tugas sesuai ketentuan yang berlaku
1. Kesdam Jaya (344462) dan Setditjen ditindaklanjuti seba- Unit Kepatuhan (Bukti dokumen, lampiran 8).
Kebudayaan (189643) belum gaimana mestinya Internal di Lingkungan
ditandatangani Kepala KPPN Direktorat Jenderal Namun demikian, terkait
Jakarta III; Perbendaharaan. pembubuhan stempel dinas
2. Ster TNI (683986) dan (682075), pada pakta integritas, kami
belum ditandatangani Kepala 2. Surat Edaran Menkeu belum menemukan
Kanwil. DJPb Prov. DKI Jakarta dan No. SE-16/MK.1/2012 ketentuan/peraturan sebagai
belum dibubuh tanggal. tentang Pelaksanaan dasar hukum yang mengatur
3. Kantor Atase Dikbud KBRI Dili Pembangunan ZI secara tegas hal dimaksud
(503143); Riyad (512684); Galeri menuju WBK/WBBM
Nasional Indonesia (613531) Musium di lingkungan
Basuki Abdulah (621886) belum Kemenkeu.
dibubuhi stempel satker ybs.;
4. Ditpemdik Anak Usia Dini (666845); 3. Surat Sekretaris
Ditpemdik Keaksaraan dan DJPb No. : S-
Kesetaraan (666866) dan Satker 35/PB.1/2019 hal
648392 belum ditanda tangani penandatanganan
Kakanwil DJPb Prov. DKI Jakarta dan Pakta Integritas di
belum dibubuhi stempel kantor ybs lingkungan Ditjen
5. Pakta Integritas dari Satker K/L Perbendaharaan
tersebut dibawah ini Belum dibubuhi