Page 185 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
Ditjen Kuathan Kemhan dan BPS Kota No. S-
Jakarta Selatan. 35/PB.1/2019
- Pakta Integritas tidak mencantumkan tanggal 7 Januari
tanggal penandatanganan yaitu satker KPP 2019 atau
Pratama Jakarta Cempaka Putih, Pusku menyediakan
Kemhan, KPP Pratama Jakarta Tambora, format Pakta
Itjen KESDM, BPH Migas, KPP BC TMP A Integritas pada
Marunda, KPP Pratama Jakarta Tj. Priok website KPPN.
dan KPP Pratama Jakarta Palmerah.
21. Surat Keputusan Terdapat beberapa kesalahan dalam Agar KPPN - PMK- Seksi Telah diperbaiki
Kepala KPPN pencantuman dasar hukum penerbitan Surat memperbaiki dasar 262/PMK.01/2016 MSKI sebagaimana terlampir
Jakarta II Keputusan Kepala KPPN yaitu pada SK hukum penerbitan tanggal 30 Desember
Petugas Pengelola Pengaduan No.KEP- SK sesuai dengan 2016 tentang
006/WPB.12/KP.0203/2019 dan SK Petugas ketentuan yang Organisasi dan Tata
Pemantauan Pengendalian Intern No. KEP- berlaku. Kerja Instansi Vertikal
007/WPB.12/KP.0203/2019. Dasar hukum Direktorat Jenderal
penerbitan SK PMK-169/PMK.01/2012, KEP- Perbendaharaan;
34/PB.1/2016 dan PMK-191/PMK.01/2012 - Perdirjen
sudah tidak berlaku. Perbendaharaan
Nomor PER-
20/PB/2016 tanggal 21
April 2016 tentang Tata
Kelola Pelaksanaan
Tugas Unit Kepatuhan
Internal di Lingkungan
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
- PMK-
234/PMK.01/2015
tentang Organisasi
dan Tata Kerja
Kementerian
Keuangan.
22. ISO 9001 : 2015 Data tidak diupdate Agar dilaksanakan KEP-151/PB/2017 Seksi Telah dilakukan pembaharuan
sesuai ketentuan MSKI terhadap dokumen-dokumen
ISO 9001:2015