Page 256 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2019

KPPN KHUSUS PENERIMAAN

UNSUR
PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
1. Peningkatan Sarana Prasarana Pengarusutamaan Kantor Pelayanan Surat Keputusan Menteri Subbag Sehubungan dengan pengelolaan
Kualitas Gender belum tersedia pada KPPN seharusnya memiliki Keuangan Nomor Umum Gedung KPPN Khusus Penerimaan
Pelayanan Publik Khusus Investasi diantaranya: sarana dan 568/KM.1/2012 tentang yang merupakan kewenangan
- Ruang Laktasi prasarana Pembentukan Tim PUG Kantor Pusat DJPB maka KPPN
- Romp untuk Difabel Pengarusutamaan Kementerian Keuangan. Khusus Penerimaan telah memohon
- Area bermain anak Gender untuk pengadaan sarana prasarana
dimaksud melalui Nota Dinas Kepala
KPPN Khusus Penerimaan nomor
ND-545/WPB.12/KP.09/2019
tanggal 24 Mei 2019

2. Peningkatan - Standard dan Maklumat Pelayanan KPPN agar meng- Keputusan Dirjen Subbag - Telah dilakukan updating
Kualitas yang terpasang belum di update. update Standard Perbendaharaan No KEP- Umum Maklumat Pelayanan tersebut.
Pelayanan Publik - KPPN tidak memiliki Public dan Maklumat 261/PB/2016 tanggal 28 - KPPN Khusus Penerimaan akan
Campaign Pengendalian Gratifikasi. Pelayanan serta April 2016 tentang berupaya untuk membuat Public
menyediakan Public Pedoman Pembinaan dan Campaign Pengendalian
Campaign Supervisi KPPN. Gratifikasi dalam bentuk banner
Pengendalian dan atau media elektronik
Gratifikasi.

3. Pengamanan dan Penyediaan Sarana Pemadam Sehubungan Surat Setditjen Subbag KPPN Khusus Penerimaan telah
Pemeliharaan Kebakaran untuk Alat Deteksi yaitu dengan pentingnya Perbendaharaan No. S- Umum memohon untuk pengadaan sarana
Barang Milik Detektor Asap, Detektor Panas, alat deteksi ini untuk 3043/PB.1/2016 tanggal 7 prasarana dimaksud melalui Nota
Negara Detektor Nyala Api dan Detektor Gas keamanan gedung April 2016 hal Checklist Dinas Kepala KPPN Khusus
pada KPPN Khusus Penerimaan tidak kantor, KPPN agar Bulanan Pengamanan Penerimaan nomor ND-
ada, terkait hal ini KPPN telah berkoordinasi hal Barang Milik Negara Dalam