Page 316 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

B. KINERJA DAN TATA KELOLA

17. Administrasi Pada SPM GUP Nomor 00091A tanggal 27
Keuangan September 2019 terdapat pertanggungjawaban 2 Agar diisi uraiannya dengan PMK
kuitansi kosong (tanpa uraian) tetapi tanda tangan lengkap dan untuk menjadi 190/PMK.05/2012
perhatian selanjutnya agar diteliti
lengkap (Penyedia Barang, Penerima Barang, PPK dan diperiksa dulu sebelum tanda tentang Tata Cara Subbag Umum
dan Bendahara) yaitu kuitansi Nomor 00535 dan Pembayaran Dalam
00536 tanggal 4 September 2019. Kuitansi tersebut tangan, karena kuitansi kosong Rangka Pelaksanaan
adalah bukti pembelian snack dan konsumsi untuk yang diSPJkan dapat berpotensi APBN
disalahgunakan
kegiatan Sharing Session dan FAQ Layanan KPPN
18. Administrasi SPM GU terdapat kuitansi yang nominal tidak sama
Keuangan dengan bukti pengeluaran, yaitu:

1. SPM Nomor 00065A tanggal 25 Juli 2019
terdapat kuitansi Nomor 00425 yang jumlah
nominal pada kuitansi Rp526.870,- tidak sama
dengan jumlah rincian struk pembelian sebesar
Rp526.800,- karena terdapat pembulatan Rp70,-
ke bawah, sehingga kembalian atas Agar dilaksanakan sesuai dengan PMK
pembelanjaan tersebut bernilai bulat (ratusan), ketentuan, nominal harus sesuai 190/PMK.05/2012
sehingga terdapat selisih Rp70,- yang kelebihan tentang Tata Cara
dibebankan pada DIPA dengan bukti pengeluaran dengan Pembayaran Dalam Subbag Umum
memperhatikan pembulatan/
2; SPM Nomor 00080A tanggal 27 Agustus 2019 potongan harga Rangka Pelaksanaan
terdapat kuitansi Nomor 00496 yang jumlah APBN
nominal pada kuitansi Rp355.694,- tidak sama
dengan jumlah rincian struk pembelian sebesar
Rp355.500,- karena terdapat pembulatan Rp94,-
ke bawah, sehingga kembalian atas
pembelanjaan tersebut bernilai bulat (ratusan),
sehingga terdapat selisih Rp94,- yang kelebihan
dibebankan pada DIPA
19. Administrasi SPM GUP terdapat pertanggungjawaban atas belanja Pengisian atau penambahan
Keuangan keperluan sehari-hari perkantoran berupa biaya isi saldo kartu e-toll dan sejenisnya
ulang kartu e-toll belum dapat
dipertanggungjawabkan sebgai Subbag Umum
beban pengeluaran atas UP/TUP.
Agar bukti pengeluaran/ struk
atas penggunaan kartu e-toll dan