Page 319 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

koreksi akunnya tetapi tidak melakukan ketentuan pada Sistem Perbendaharaan dan
koreksi atas perubahan uraian SPM dari yang berlaku Anggaran Negara
semula Belanja Modal menjadi Belanja
Barang. antara lain :
a. Tanggapan koreksi tanggal 18 Juli 2019
Nomor S-2489/WPB.12/KP.07/2019
atas surat satker Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
(416114) tanggal 17 Juli 2019
No.KU.01.02/2/ 3209/2109 melakukan
koreksi akun 532111 menjadi 521211
b. Tanggapan koreksi tanggal 06
September 2019 Nomor S-
3664/WPB.12/KP.07/2019 atas surat
satker Direktorat Pengendalian
Pencemaran Air (400217) tanggal 6
September 2019 Nomor S.27/PPA/
I/2019 melakukan koreksi akun 532111
menjadi 524111
3. Koreksi SPM Berdasarkan Tanggapan koreksi KPPN Agar lebih teliti  Peraturan Direktur Jenderal Pencairan Dana
tanggal 30 Agustus 2019 Nomor dan Perbendaharaan Nomor PER-
3517/WPB.12/KP.07/2019 atas surat dilaksanakan 16/PB/2014 tentang Tata Cara
permohonan koreksi Satker Sekretariat sesuai Koreksi Data Transaksi Keuangan
Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan ketentuan pada Sistem Perbendaharaan dan
(465895) Nomor KU.02.04/VIII/172/2019 yang berlaku Anggaran Negara
tanggal 30 Agustus 2019, surat permohonan
koreksi tersebut tidak menyertakan Surat
Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(SPTJM)
4. Penyelesaian Berdasarkan hasil pemeriksaan Gaji Induk Agar KPPN  PMK-190/PMK.05/ 2012 tentang Pencairan Dana
SPM Gaji bulan Juli s.d September 2019 ditemukan melakukan Tata Cara Pembayaran Dalam
Induk beberapa SPM Gaji induk yang terlambat pembinaan Rangka Pelaksanaan APBN
diajukan ke KPPN, antara lain SPM Gaji terhadap  S-1174/PB.3/2016 tanggal 11
Induk : satker ybs Februari 2016 hal Batas waktu
 Bulan Juli sebanyak 21 SPM untuk penyampaian dan penerbitan SPM /
 Bulan Agustus sebanyak 5 SPM mematuhi SP2D Gaji
 Bulan September sebanyak 8 SPM aturan
penyampaian
gaji sesuai
peraturan
yang berlaku