Page 318 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 318
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA VII
SEMESTER II TAHUN 2019
Unsur
No. Pembinaan Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC Subbag/
dan Supervisi Seksi
A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Pendaftaran Berdasarkan monitoring data OM SPAN Agar PMK-190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Pencairan Dana
Kontrak bulan Juli s.d September 2019 masih dilaksanakan Cara Pembayaran Dalam Rangka
terdapat satuan kerja pada KPPN Jakarta sesuai Pelaksanaan APBN yaitu pasal 36
VII yang terlambat menyampaikan ketentuan ayat (1)
pendaftaran data kontrak melebihi 5 hari yang berlaku Surat Dirjen Perbendaharaan nomor
kerja setelah kontrak ditanda tangani, S-1007/PB/ 2017 tanggal 26 Januari
antara lain sebagai berikut : 2018 hal Langkah-langkah strategis
Satker Sekretariat Jenderal DPD RI Pelaksanaan Anggaran Kementerian
(465224) a.n PT. POS INDONESIA Negara/ Lembaga TA 2018
(PERSERO) kontrak nomor Surat Direktur Jenderal
52/SPK/PPK/BSID/VII/2019 tanggal 1 Juli Perbendaharaan No. S-
2019 diupload pada tanggal 16 1717/PB/2018 tanggal 15 Februari
September 2019 terlambat 44 hari 2018 hal Petunjuk Teknis Langkah-
Satker Direktorat Perlindungan Sosial langkah strategis Pelaksanaan
Korban Bencana Sosial (440281) a.n Anggaran Kementerian Negara/
PT REDWHITE COMMUNICATION Lembaga TA 2018 pada Kanwil DJPb
SOLUTIONS kontrak nomor dan KPPN
02.11.18/PSKBS. PPK/SPK/08/2019
tanggal 7 Juli 2019 di upload pada tanggal
12 September 2019 Terlambat 44 hari
Satker Balai Pengamanan Fasilitas
Kesehatan Jakarta (552687) a.n PT.
KOMSHA AKUR CONSULT kontrak
nomor KN.01.03/XLVIII.PPK/ 455/2019
tanggal 12 Agustus 2019 di upload pada
tanggal 24 Oktober 2019 Terlambat 48
hari
2. Koreksi SPM Berdasarkan Pemeriksaan Tanggapan Agar lebih teliti Peraturan Direktur Jenderal Pencairan Dana
koreksi KPPN Jakarta VII ditemukan Surat dan Perbendaharaan Nomor PER-
Permohonan Koreksi dari satker pada Detail dilaksanakan 16/PB/2014 tentang Tata Cara
Permintaan Koreksi dan Hasil Tanggapan sesuai Koreksi Data Transaksi Keuangan
Koreksi KPPN Jakarta VII sudah dilakukan