Page 322 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 322

9    Penyelesaian    Berdasarkan pemeriksaan surat pernyataan  Agar               PMK-190/PMK.05/2012 tentang      Pencairan Dana
                         SPM             keterlambatan  penyelesaian  SPM  17  hari  dilaksanakan     Tata Cara Pembayaran Dalam
                                         kerja  terdapat  surat  pernyataan  yang  tidak  sesuai dengan   Rangka Pelaksanaan APBN
                                         diinput  nomor  dan  tanggal  SPM  nya,  serta  peraturan
                                         jumlah    hari  keterlambatannya,  yaitu  atas  yang berlaku.
                                         nama Satker Dewan Perwakilan Daerah RI
                                         antara lain Surat Pernyataan :
                                           Tanggal  …September  2019  Nomor
                                            KU.0450/301/DPD/IX/2019
                                           Tanggal        …..Agustus  2019  Nomor
                                            KU.00.02/260DPD/VIII/2019
                                           Tanggal    ….Agustus  2019    Nomor
                                            KU.00.02/248/DPDRI/VIII/2019
                                           Tanggal    ….Agustus  2019    Nomor
                                            KU.00.02/246/DPDRI/VIII/2019

                    10   Penyelesaian    Berdasarkan  pemeriksaan  SKPP  (Surat  Agar              PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata   Pencairan Dana
                         SKPP            Keterangan    Penghentian   Pembayaran)  dilaksanakan      Cara Pembayaran Dalam Rangka
                                         bulan  Juli  s.d  September  2019  terdapat  sesuai dengan   Pelaksanaan APBN.
                                         beberapa  SKPP  yang  mencantumkan  Gaji  peraturan       S-5414/ PB/2016 Hal Perubahan
                                         Pokok sesuai dengan  SK terlampir, namun  yang berlaku.    SOP Pengesahan SKPP dan
                                         tidak sesuai dengan Pernyataan pada SKPP                   Penerbitan gaji Induk pada KPPN
                                         yang  menyatakan  Gaji  Pokok  terakhir
                                         dibayarkan sampai dengan bulan berkenaan
                                         karena Gaji Pokok yang dicantumkan pada
                                         SKPP tidak sesuai dengan Gaji Pokok yang
                                         tertera  pada  Daftar  perhitungan  gaji  pokok
                                         terakhir  hasil  output  Aplikasi  GPP,  dimana
                                         masih ada hak pegawai atas kekurangan gaji
                                         yang belum dibayarkan.

                    11   Penyelesaian    SKPP  an.  Tuti  Haryati,  BA  Satker  Kantor  Agar KPPN    PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata   Pencairan Dana
                         SKPP            Pusat LPP TVRI Jakarta                    meningkatkan     Cara Pembayaran Dalam Rangka
                                         Tertulis  pada  SKPP  tertera  Pensiun  per  ketelitian    Pelaksanaan APBN.
                                         tanggal 1 Juli 2019                       dalam
                                         Sedangkan  pada  SK  tertera  Pensiun  per  melaksanakan   S-5414/ PB/2016 Hal Perubahan
                                         tanggal 1 Agustus 2019                    tugas            SOP Pengesahan SKPP dan
                                                                                                    Penerbitan gaji Induk pada KPPN
                    12   Penyelesaian    SKPP  an.  Drg.  Hermita  Agni  Satker  RS  Agar KPPN     PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata   Pencairan Dana
                         SKPP            Ketergantungan Obat Jakarta               meningkatkan     Cara Pembayaran Dalam Rangka
                                         Tertulis   pada   SKPP   uraian   gajinya  ketelitian      Pelaksanaan APBN.
                                         mencantumkan tunjangan anak               dalam
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327