Page 325 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 325

pada  Kertas  kerja  pemantauan  terhadap
                                          Ruang Kerja dan Komputer tidak dilengkapi
                                          dengan  bukti  dukungnya  berupa;  foto-foto
                                          ruang dan Komputer yang diperiksa

                    21.   Pakta          Pakta Intergritas Internal;               Agar  seluruh   Peraturan Direktur Jenderal
                         Integritas      Ada beberapa Pakta Integritas yang belum di  satker   mitra   Perbendaharaan nomor Per-
                         Ekternal        buat yaitu Seksi MSKI, Subbag Umum dan  kerja     KPPN     20/PB/2016 tentang Tata Kelola
                                         pegawai yang baru pindah                  Jakarta     V    Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan
                                                                                   menanda          di Lingkungan Direktorat Jenderal
                                         Himbaun                                   tangani  Pakta   Perbendaharaan
                                         Pakta Integritas Eksternal agar diperbaharui  Integritas
                                         karena  ada  Penggantian  Pejabat  Kanwil
                                         Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
                                         sampai  dengan  Bulan  September  belum
                                         mencapai      100%       satker    yang
                                         mengembalikan/membuat pakta integritas.

                    22.   Indikator      Berdasarkan  pemantauan  data  Monev  PA                   PMK Nomor 195/PMK.05/2018
                         Pelaksanaan     OM  SPAN  terdapat  beberapa  satuan  kerja                tentang Monitoring dan Evaluasi
                         Anggaran        yang hingga memasuki triwulan IV memiliki                  Pelaksanaan Anggaran Belanja
                         (IKPA)          data IKPA rendah, antara lain:                             Kementerian Negara / Lembaga
                                          1.  Direktorat  Pengembangan Pasar Kerja
                                          2.  Direktorat      Pengembangan   dan
                                              Perluasan Kesempatan Kerja
                                          3.  Drektorat Kelembagaan dan Kerjasama
                                              Hubungan Industrial
                                          4.  Drektorat Usaha Hutan Produksi
                                          5.  Drektorat     Pencegahan       dan
                                              Pengamanan Hutan
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330