Page 135 - E-Book Pengelolaan Pendidikan dan Kepemimpinan

menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pelaporan dapat dilakukan secara periodik

seperti laporan tahunan dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. Pelaksanaan

pertanggungjawaban ini juga bagian dari pengawasan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan
dan kewenangan Hal ini dilakukan mulai dari proses pengeluaran, pos anggaran pembelanjaan,

perhitungan dan perhitungan dan penyimpangan barang oleh petugasyangditunjuk.
Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan lembaga pendidikan dilaksanakan

dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan, ditujukan kepada antara lain: a) kepala dinas

pendidikan, b) kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), 3) dinas pendidikan
di Kecamatan dan lainnya.

G SUMBER-SUMBER DANA PENGELOLAAN

KEUANGAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

keuangan Sekolah Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sebagai konsekuensi logisnya maka sumber-sumber pemasukan sekolah bisa
berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah , orang tua siswa, dunia

usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara

pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas.

1) Pemerintah: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sumber dana pendidikan untuk SD dan SMP, saat ini bersumber dari
dana BOS yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN); disamping itu terdapat juga dana khusus melalaui
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang disebut dana khusus dari
APBDI dan APBD II. Dana BOS ini, merupakan dana operasi nonpersonalia
sedangkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari
dana Rutin melalui APBN dan APBD.

2). Dana Masyarakat
dana ini bisa berasal dari komite sekolah/orang tua siswa atau dari sponsor
dan donatur

129