Page 27 - Modul Flip book koperasi

B. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas

pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kota/kabupaten sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi dan
meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Dalam kesehatan koperasi, penilaian kesehatan koperasi
merupakan sarana dari Kemenkop sebagai organisasi induk perkoperasian di Indonesia

untuk mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan koperasi, sehingga memberikan
jaminan keamanan dankepercayaan anggota, mengingat bahwa koperasi merupakan

organisasi yang memiliki jatidiri yang berbeda dengan organisasi bisnis lainnya(Okfitasari

& Suyatno, 2018). Penilaian kesehatan koperasi melibatkan evaluasi berbagai aspek
keuangan dan operasional koperasi untuk menentukan keadaan keuangan, kinerja, dan

keberlanjutan koperasi tersebut.
Didalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor: 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi pada pasal 1 ayat 3
dijelaskan bahwa Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan

mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain

yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan

sanksi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan

Koperasi ini merupakan Penyempurnaan dari peraturan Menteri Koperasi dan UKM
Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengawasan Koperasi dimana dalam melaksanakan

Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dilakukan secara parsial, dengan berdasarkan 4 (empat)
kerta kerja sehingga menghasilkan output pengawasan berupa penerapan kepatuhan,

kelembagaan, usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan. Oleh karena itu dengan
diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Pengawasan Koperasi, maka pemeriksaan kesehatan koperasi menggunakan standar yang

sama dengan 1 (satu) kertas kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan/atau Penerapan

20