Page 32 - Modul Ajar Praktikum PPh Orang Pribadi dan E-SPT dengan Metode Project Based Learning

- Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat

Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daera, BUMN, BUMD, yang
melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau belanja

daerah.

- Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri kertas, indusri baja
dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas

penjualan hasil produksi didalam negeri.
- Pertamina, atas penjualan hasil produksi berupa premium, solar, pelumas,

minyak tanah, dan gas LPG kepada pembeli yang bukan sebagai penyalur/agen,
dealer.

c) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan

penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Kredit PPh Pasal 23 adalah jumlah PPh yang telah dipotong dalam Tahun pajak yang

bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa deviden, bunga,
royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konsultan, dan jasa lain ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak, kecuali pemotongan

PPh yang bersifat final.
d) Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
Kredit pajak PPh Pasal 24 adalah jumlah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar

negeri atau penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang

bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak
boleh melebihi perhitungan yang terutang berdasarkan PPh.

Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan sesuai Pasal 6 ayat 4 PMK
192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari

Luar Negeri, berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:
(1) jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar

negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B

yang telah berlaku efektif;
(2) jumlah PPh Luar Negeri; dan

(3) jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap

Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas

28