Page 34 - Modul Ajar Praktikum PPh Orang Pribadi dan E-SPT dengan Metode Project Based Learning

BAB IV

NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) dan PP 55 TAHUN 2022

1. LATAR BELAKANG NPPN
Dalam menghitung PPh terutang di akhir tahun yang digunakan adalah penghasilan neto

dari wajib pajak. Wajib pajak dapat melakukan

1) Pembukuan : Neraca (aset, hutang, dan modal) dan Laba/Rugi (pendapatan, dan biaya-
biaya)

2) Pencatatan: penghasilan bruto
Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembukuan, sedangkan yang menjadi dasar adalah

penghasilan neto (pph terutang = (pengh neto setahun -ptkp) x tarif). Dalam menjalankan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pasti ada biaya-biaya seperti biaya gaji, Listrik, sewa
peralatan dll. Jika tidak melakukan pembukuan maka tidak dapat diketahui penghasilan

neto. Untuk itu, NPPN menjembatani hal tersebut dengan menyelesaikan perhitungan neto
menggunakan norma meskipun wajib pajak tidak melakukan pembukuan.

2. KETENTUAN UMUM PENERAPAN NPPN

Berdasarkan Pasal 14 UU PPh, beberapa ketentuan penerapan NPP mencakup:

a) WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran
brutonya dalam satu tahun sebesar Rp4.8 Miliar atau lebih wajib melakukan

pembukuan.
b) WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran

brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.8 Miliar wajib menyelenggarakan

pencatatan, kecuali wajib pajak memilih menyelenggarakan pembukuan.
c) WP Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan, menerima atau

memperoleh penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, dapat
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN.

d) Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN pada keterangan huruf c) wajib

menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada DJP paling lama tiga bulan
sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

30