Page 16 - Kelas 12 Hindu BS press
P. 16

nyata. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial agar tercapai ketertiban.
            Ketertiban adalah merupakan syarat pokok dalam masyarakat. Agar ketertiban
            ini  bisa  tercapai  maka  perlu adanya  kepastian hukum  di  dalam  masyarakat,
            sehingga  mampu menciptakan masyarakat      yang tenang, tenteram, damai,
            adil, sejahtera  dan bahagia. Dalam  ilmu hukum   dibedakan antara  Statuta
            Law   dengan Common Law     atau Natural  Law.  Statuta Law  adalah hukum
            yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa, sedangkan Common Law atau
            Natural Law adalah hukum alam yang ada secara alamiah.

            Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua
            hal, yaitu:
            1.  Unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif.

            2.  Unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif.
            Dalam   hal  ini  umat  Hindu yang juga  merupakan Warga  Negara  Indonesia,
            mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu:

            1.  Hukum yang bersumber pada perundang-undangan Negara seperti: UUD,
               UUP, Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

            2.  Hukum yang bersumber pada kitab suci, sesuai dan menurut agamanya.
            Kebutuhan dengan pengetahuan tentang Hukum         Hindu dirasakan sangat
            penting oleh umat    Hindu untuk dipelajari   dan dipahami   dalam  rangka
            melaksanakan dharma agama dan sebagai wujud bhakti kehadapan Ida Sang
            Hyang Widhi Wasa sebagai sumber segala yang ada. Disamping itu, mengingat
            umat  Hindu juga  sebagai  warga  Negara  yang terikat  oleh hukum  nasional.
            Mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari:

            1.  Hukum  Hindu merupakan bagian dari    hukum   positif yang berlaku bagi
               masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
               Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 2 aturan
               peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

            2.  Untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi
               oleh falsafah Negara  Pancasila  dan ketentuan-ketentuan dalam  Undang-
               Undang Dasar 1945.

            3.  Untuk dapat  mengetahui  persamaan dan perbedaan antara    hukum   adat
               (Bali) dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu.
            4.  Untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber
               pada ajaran-ajaran agama Hindu.
            Muncul   dan tumbuhnya   aliran-aliran hukum  Hindu ini  adalah merupakan
            fenomena   sejarah perkembangan hukum       Hindu yang semakin meluas




            6     Kelas XII SMA/SMK
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21