Page 33 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), hukum Republik Indonesia, namun terdapat beberapa hal yang
serta dilarang berasal dari pinjaman. Kemudian yang tidak menjadikan keberadaan platform perdagangan karbon ini
kalah penting adalah Rencana kerja dan anggaran tahunan tidak optimal. Pertama adanya voluntary carbon market (VCM).
Penyelenggara Bursa Karbon wajib terlebih dahulu mendapat Memang, hingga saat ini dua jenis mekanisme yakni VCM dan
persetujuan OJK sebelum berlaku. pasar wajib (mandatory market). Mandatory market hingga saat ini
Kemudian, dalam POJK Bursa Karbon terdapat klausul baru diikuti oleh PLTU (99 pembangkit). Kedua, ketiadaan pajak
pengawasan yang meliputi : penyelenggara bursa karbon, karbon.
infrastruktur pasar pendukung perdagangan karbon, pengguna Pajak karbon tidak pelak perlu ditetapkan. Hal ini mengingat
jasa bursa karbon, transaksi dan penyelesaian transaksi unit sistem perdagangan karbon bersifat cap and tax serta cap and trade
karbon, tata kelola perdagangan karbon, manajemen risiko, seperti yang berlaku di Eropa dan USA. Keberadaan pajak karbon
perlindungan konsumen dan pihak, produk, dan/atau kegiatan akan menjadi semacam insentif untuk melakukan perdagangan
yang berkaitan dengan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Pada saat bersamaan, pajak menjadi penalti bilamana
karbon. pencemar tidak memenuhi kewajiban batas emisinya.
Kemudian, perdagangan karbon dilakukan dalam bentuk
Pengalaman Negara Lain bursa. Hal ini di sisi lain menjadikan bursa karbon terdata dengan
Beberapa negara lain sudah menerapkan bursa karbon. baik. Namun, hal itu menjadi hambatan bagi banyak entitas
Negara-negara tersebut antara lain Uni Eropa (2005), Swiss bergabung di dalam perdagangan karbon.
dan Selandia Baru (2008), Kazakhstan (2013), Australia (2016), Sebaiknya perdagangan karbon bukan dalam bentuk bursa,
Kanada (2019) , Meksiko (2021) dan Tiongkok (2013) berupa uji tapi komoditas. Hal ini di sisi lain memerlukan pengawasan,
coba di beberapa provinsi. Bagi Indonesia, pembukaan bursa infrastruktur dan kelembagaan yang memadai. Jika di masa
karbon menjadi tonggak penting dan mencetak rekor dengan depan Indonesia dinilai sudah siap untuk menjalani ini maka opsi
implementasi pada level nasional. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 ini adalah opsi yang baik diambil.
POJK No 14 Tahun 2023. Pasal tersebut berbunyi “Penyelenggara Kedua, pajak karbon berbarengan dengan bursa karbon agar
Bursa Karbon merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan kombinasi itu lebih mampu memastikan semua entitas bisnis
hukum di wilayah Indonesia.” (Tabel 2) terutama yang belum masuk bursa karbon bisa berkontribusi
Meski pemberlakuan pasar karbon berlaku di seluruh wilayah dengan maksimal.*

www.stabilitas.id Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII 33