Page 29 - e-Modul PPKn 7nanadiklat
P. 29
b. Perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan
pemerintah kolonial.
c. Para pejuang kalam dalam sistem persenjataan baik sistem senjata teknologi/fisik (SISTEK)
maupun sistem senjata sosial/psikologi (SISSOS).
d. Pemerintah kolonial melakukan tipu muslihat (politiching, politik curang) melalui janji-janji
perundingan tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap para pejuang.
Kegagalan perjuangan putra-putri daerah tersebut telah mengilhami adanya pemikiran
baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur nonfisik yang dipelopori oleh
Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan bangsa dan
menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan sehingga bangsa Indonesia
mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo
selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi politik, seperti Sarekat
Islam, NU, Muhammadiyah, PNI, Parkindo, dan sebagainya, Perjuangan baru/nonfisik yang
dirintis Budi Utomo tersebut selanjutnya dikenang dan diabadikan sebagai Angkatan '08 Atau
Angkatan Perintis.
Berdirinya organisasi sosial politik pasca Budi Utomo meskipun asasnya berbeda-beda,
namun seluruhnya memiliki tujuan dan tekad yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan
Indonesia. Perwujudan rasa persatuan dan kesatuan sebangsa setanah air mencapai puncaknya
pada Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28
Oktober 1928. Kongres Pemuda yang merupakan upaya mempesatukan pemuda dari berbagai
daerah menghasilkan keputusan penting bagi kelanjutan perjuangan dan berdirinya NKRI
sebagaimana yang dinikmati bangsa Indonesia dikenal dengan Sumpah Pemuda 1928.
Sumpah Pemuda 1928 memiliki arti penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun arti penting diikrarkannya Sumpah Pemuda 1928 sebagai berikut.
a. Semangat persatuan
b. Semangat generasi muda
c. Komitmen dan konsistensi
Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai dan semangat yang patut kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Jika seluruh bangsa Indonesia bisa menerapkan nilai-nilai dan semangat
Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia tidak akan pernah terpecah belah dan tetap menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
3. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Terbentuknya suatu negara akan didahului oleh terbentuknya suatu daerah. Oleh karena
itu, terdapat suatu keterkaitan yang erat antara negara dan daerah. Berdasarkan hal tersebut,
maka kedudukan daerah adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya negara sekaligus sebagai
satuan teritorial dan satuan pemerintahan yang terbawah, termasuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI terbagi atas daerah
provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan di dalam pemerintahan kabupaten/kota terdapat
pemerintahan desa.
Bukti bahwa kedudukan daerah adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya negara
adalah ketika PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah pemerintahan
Republik Indonesia di daerah dalam susunan teritorial yang terdiri atas provinsi, keresidenan,
kotapraja (swapraja), dan kota (gemeente).
Modul PPKn Kelas VII Smt. Genap 29