Page 24 - e-Modul PPKn 7nanadiklat

dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada
dan berpotensi untuk tlimbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan
kekhasan daerah.
3) Otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya
harus benar-benar berjalan dengan tujuan dan untuk memberdayakan daerah termasuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan
nasional.

e. Asas-asas otonomi daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
1) Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota
sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
provinsi.

f. Pembagian urusan pemerintahan daerah
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan
pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren dan urusan pemerintahan umum.
1) Urusan pemerintahan absolute

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri;
pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan
sendiri, atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi
2) Urusan pemerintahan konkuren
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara
pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan

konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dibedakan menjadi
dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan
pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan;
kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyatdan kawasan

Modul PPKn Kelas VII Smt. Genap 24