Page 23 - e-Modul PPKn 7nanadiklat

2) Mengenal betul kebutuhan daerahnya.
3) Memecahkan masalah berdasarkan situasi dan kondisi setempat.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut beberapa ketentuan tentang
pemerintahan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis
globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat
daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah
tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan

pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka
Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Tujuan otonomi daerah
Tujuan utama dikeluarkan kebijakan otonomi daerah adalah untuk membebaskan
pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah.
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah sebagai berikut:
1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2) Pengembangan kehidupan demokrasi.

3) Keadilan.
4) Pemerataan.
5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam
rangka keutuhan NKRI.
6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Prinsip-prinsip otonomi daerah

Otonomi daerah diberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip
otonomi daerah sebagai berikut:
1) Otonomi yang luas, adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneterdan fiskal, agama, serta
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2) Otonomi yang nyata, adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan

Modul PPKn Kelas VII Smt. Genap 23