Page 22 - e-Modul PPKn 7nanadiklat

berikut:
1) Adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang (provinsi dan
kabupaten/kota).
2) Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
3) Secara eksplisit tidak disinggung fhengenai asas dekonsentrasi.
4) Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih secara
demokratis.
5) Kepala daerah dipilih secara demokratis.

6) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Adapun bunyi Pasal 18A Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amendemen sebagai berikut:
1) Ayat (1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”
2) Ayat (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”
Adapun bunyi Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Amendemen sebagai
berikut.
1) Ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
2) Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum,
adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang.”
Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amendemen bahwa negara kesatuan

yang dianut adalah negara kesatuan dengs sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah
penyerahan wewenai pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pemerintah daerah menjalankan
otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
pusat.

b. Pengertian otonomi daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9

Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi daerah dimaksudkan agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik
dengan mengingat sifat atau keadaan daerah yang mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri.
Kesempatan yang diperoleh rakyat dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut.
1) Untuk memajukan daerahnya.

Modul PPKn Kelas VII Smt. Genap 22