Page 21 - e-Modul PPKn 7nanadiklat

Ika.
f. Selalu setia kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
4. Pengertian daerah dalam kerangka NKRI
Setiap penduduk di Indonesia menempati daerah tempat tinggalnya masing-masing.
Daerah tempat tinggal adalah daerah yang kita tempati dalam salah satu bagian wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang ditempati oieh penduduk Indonesia dapat di daerah
perkotaan, pedesaan, pegunungan, ataupun pantai.
a. Dasar hukum adanya daerah dalam kerangka NKRI

Indonesia sebagai negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang
pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan juga dapat diartikan
sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, hanya ada satu pemerintah (pusat) yang
mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat berbentuk sentralisasi dan desentralisasi.
1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, artinya segala sesuatu dalam negara itu
langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal
melaksanakannya.
2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, artinya pelimpahan kesempatan dan
kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah)

disebut pula daerah swatantra.
Keberadaan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada
landasan hukum sebagai berikut.
1) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ketiga dan Alinea
Keempat.
2) Pasal 1 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen.
3) Pasal 18 Ayat (1) sampai (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen.
4) Pasal 18A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen.
5) Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen.
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ketiga memuat pernyataan

kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alinea Keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang
pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia, yaitu pemerintah nasional yang
bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan
bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Pasal 1 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Konsekuensi logis sebagai
negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah
nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang
kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 Ayat (1) sampai Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan
tentang keberadaan daerah dan pemerintahan daerah.
Berdasarkan isi Pasal 18 Ayat (1) sampai Ayat (6) tersebut dapat diambil simpulan sebagai

Modul PPKn Kelas VII Smt. Genap 21