Page 129 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada ang-
gota dalam rapat paripurna; dan
3. pendapat akhir Kepala Daerah.
Dalam hal persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota
dalam rapat paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk
mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 69

Pertanyaan 77

Apa konsekuensi jika suatu rancangan perda tidak mendapat per-
setujuan bersama?
Jawaban:

Dalam hal rancangan Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat
persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam
masa persidangan DPRD yang sama. 70

Pertanyaan 78

Apakah suatu rancangan perda dapat ditarik kembali oleh DPRD
atau kepala daerah dan bagaimana mekanisme penarikannya?
Jawaban:
rancangan perda dapat ditarik kembali oleh DPRD atau kepala dae-
rah sebelum atau pada saat rancangan perda dibahas bersama oleh
DPRD dan kepala daerah. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah

69 Ibid, Pasal 9 ayat (4) huruf b.
70 Ibid, Pasal 9 ayat (4) huruf c. dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Presiden 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

80 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah