Page 126 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 126
Pertanyaan 71
Bagaimana proses pembahasan rancangan perda kabupaten/kota?
Jawaban:
Proses pembahasan perda provinsi berlaku secara mutatis mutan-
dis terhadap proses pembahasan perda kabupaten/kota, termasuk
pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II untuk rancangan
perda kabupaten/kota.
Pertanyaan 72
Apa yang dilakukan pada tahap pembahasan jika tidak tercapai
musyawarah untuk mufakat?
Jawaban:
Yang dilakukan pada tahap pembahasan jika tidak tercapai musya-
warah untuk mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
Pertanyaan 73
Apakah rancangan perda provinsi yang tidak mendapatkan perse-
tujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur dapat diajukan
kembali dalam persidangan pada masa sidang yang sama?
Jawaban:
Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi tidak mendapat persetujuan
bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur, Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
DPRD Provinsi masa sidang itu. 64
64 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 106 ayat (2).
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 77
