Page 123 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 123
1. Tahapan pembicaraan tingkat I meliputi:
a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal
dari gubernur dilakukan dengan:
1) penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai
Rancangan Peraturan Daerah;
2) pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Per-
aturan Daerah; dan c) tanggapan dan/atau jawaban
gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal
dari DPRD dilakukan dengan:
1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan ko-
misi, pimpinan balegda, atau pimpinan panitia khusus
dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peratur-
an Daerah Provinsi;
2) pendapat gubernur terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi; dan
3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat
gubernur.
c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau
panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur
atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. 59
d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir
pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk untuk mewakili. 62
2. Tahapan pembicaraan tingkat II meliputi:
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang
didahului dengan:
59 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 105.
74 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
